DPRD Jatim Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah, Gandeng BPK RI untuk Wujudkan Transparansi

DPRD Jatim Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah, Gandeng BPK RI

Pengelolaan keuangan daerah tidak sekadar berbicara angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Hal ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur yang terus memperkuat fungsi pengawasan dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah Tahun 2025.

Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung proses pemeriksaan agar berjalan optimal. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Proses pemeriksaan harus berjalan terbuka, kooperatif, dan mampu menghasilkan perbaikan nyata,” ujarnya, seperti dikutip dari Instagram DPRD Jawa Timur, Jumat (03/04/2026).  

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan entry meeting pemeriksaan menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun kesepahaman antarpemangku kepentingan. Selain itu, forum tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DPRD Jawa Timur mendorong seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka dan responsif terhadap setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini penting agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai laporan semata, melainkan menjadi pijakan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

Sebagai bentuk konsistensi pengawasan, DPRD Jatim juga menegaskan pentingnya tindak lanjut rekomendasi audit.

baca selengkapnya:

• penegasan DPRD Jatim agar Pemprov mematuhi rekomendasi BPK untuk mencegah temuan berulang

Selain itu, DPRD Jatim berkomitmen mengawal implementasi rekomendasi BPK guna memperkuat tata kelola keuangan daerah.

baca selengkapnya:

• komitmen DPRD Jatim mengawal rekomendasi BPK demi tata kelola keuangan yang baik

DPRD Jatim juga memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tetap menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.

baca selengkapnya:

• apresiasi DPRD Jatim terhadap capaian WTP disertai dorongan perbaikan berkelanjutan

“Setiap pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip kepatuhan, efektivitas, dan integritas,” tegasnya.

Melalui kolaborasi ini, DPRD Jawa Timur berharap pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Pada akhirnya, transparansi anggaran diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.