Peternak Bagi 62,5 Ton Telur Gratis di Blitar, DPRD Jatim Desak Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi

Harga Telur Anjlok, Peternak Rakyat Tertekan

SURABAYA – Aksi pembagian telur gratis yang dilakukan ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar menjadi sinyal kuat bahwa industri perunggasan rakyat sedang menghadapi tekanan serius.

Sebanyak 62,5 ton telur atau sekitar satu juta butir dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur ayam ras yang saat ini berada di bawah biaya produksi.

Di tengah harga telur di tingkat peternak yang hanya berkisar Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, masyarakat di pasar tradisional masih harus membeli telur dengan harga Rp25.000–Rp26.000 per kilogram.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai panjangnya rantai distribusi yang dinilai merugikan peternak sekaligus tidak memberikan manfaat optimal bagi konsumen.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Blitar-Tulungagung, Jairi Irawan, yang menilai terdapat persoalan serius dalam tata niaga telur di salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia tersebut.

“Per hari ini di pasar tradisional Kota Blitar harga telur masih di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, sedangkan telur omega sekitar Rp33.000 per kilogram. Berarti ada jarak harga yang cukup jauh jika dibandingkan dengan harga telur di kandang, padahal masih dalam satu wilayah kabupaten,” kata Jairi, Selasa (02/06/2026).

DPRD Jatim Dorong BUMD Pangan dan Optimalisasi MBG

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur itu menegaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi peternak yang terus merugi.

Menurutnya, diperlukan langkah konkret untuk memangkas rantai distribusi telur agar harga di tingkat peternak dan pasar menjadi lebih seimbang.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembentukan atau penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai stabilisator harga sekaligus pengatur distribusi komoditas strategis.

“BUMD Pangan bisa menjadi solusi untuk menstabilkan harga telur di pasaran sehingga selisih harga antara kandang dan pasar tidak terlalu jauh. Selain itu, juga dapat mempercepat distribusi telur lintas daerah,” ujarnya.

Selain perbaikan distribusi, Jairi juga mendorong pemerintah mengoptimalkan penyerapan produksi telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program tersebut dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus melindungi peternak rakyat dari gejolak harga.

“Program MBG perlu dimaksimalkan karena ini salah satu cara untuk menstabilkan harga telur di masyarakat dan melindungi peternak tradisional,” tegasnya.

Usulan tersebut sejalan dengan dorongan DPRD Jawa Timur sebelumnya agar Program Makan Bergizi Gratis dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menyerap produksi telur peternak ketika harga mengalami penurunan drastic.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mengusulkan optimalisasi Program MBG untuk menjaga stabilitas harga telur dan melindungi peternak rakyat

Stabilitas Harga Pakan dan Tata Niaga Jadi Kunci

Jairi juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan baku pakan, terutama jagung, yang selama ini menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur.

Saat ini, kata dia, Harga Pokok Produksi (HPP) telur berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Namun, fakta di lapangan menunjukkan peternak hanya mampu menjual telur pada kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram.

“Artinya, peternak menjual di bawah biaya produksi. Jika kondisi ini berlangsung lama, banyak peternak rakyat yang bisa gulung tikar,” katanya.

Menurut Jairi, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan harga jual telur, tetapi juga tata niaga komoditas pertanian dan peternakan secara keseluruhan. Karena itu, diperlukan sistem distribusi yang lebih efisien dan berkeadilan.

Baca Selengkapnya: Komisi B DPRD Jatim mendorong penguatan industri daur ulang untuk mengatasi tekanan biaya bahan baku dan meningkatkan efisiensi ekonomi

Aksi Bagi Telur Gratis di Blitar sebagai Respon HPP Telur Rendah

Sebelumnya, ratusan peternak ayam petelur dari Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek menggelar aksi pembagian telur gratis di kawasan Patung Bung Karno, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Senin (01/06/2026).

Koordinator aksi, Suyanto, menyebut harga telur telah berada di bawah HPP selama hampir dua bulan terakhir. Pada saat yang sama, harga pakan terus mengalami kenaikan sehingga memperbesar kerugian peternak.

Dengan kerugian sekitar Rp2.000 per kilogram, peternak rakyat harus menanggung beban yang cukup besar setiap hari. Padahal, Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia dengan populasi ayam petelur mencapai sekitar 30 juta ekor.

Kondisi tersebut mengingatkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melindungi sektor pertanian dan peternakan ketika pelaku usaha rakyat menghadapi tekanan ekonomi akibat faktor pasar maupun kondisi eksternal lainnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong dukungan anggaran dan perlindungan bagi sektor pertanian yang terdampak kondisi di lapangan agar keberlangsungan usaha masyarakat tetap terjaga

Karena itu, gejolak harga telur yang terjadi di Blitar bukan hanya persoalan lokal, melainkan juga berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan telur nasional apabila tidak segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.