DPRD Jatim Minta Pemprov Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan

DPRD Jatim Dorong Anggaran Ganti Rugi Petani Terdampak Banjir

SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran khusus bagi petani yang terdampak banjir di Kabupaten Lamongan. Ia menilai banjir yang merendam ribuan hektare lahan pertanian telah menimbulkan kerugian besar dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah.

Hingga Selasa (13/01/2026), sedikitnya lima daerah di Jawa Timur masih terdampak banjir akibat luapan sungai dan tingginya curah hujan. Kabupaten Lamongan tercatat sebagai wilayah dengan luasan genangan terparah.

“Perlu dialokasikan anggaran untuk mengganti kerugian para petani terdampak banjir, agar mereka tidak semakin terpuruk,” ujar Husnul Aqib, Rabu (14/01/2026).

Banjir Berulang, Irigasi Perlu Penanganan Serius

Menurut Sekretaris DPW PAN Jawa Timur tersebut, banjir di Lamongan bukan kejadian baru, melainkan bencana berulang yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

“Banjir ini sudah menjadi persoalan tahunan. Perlu pengerukan saluran irigasi yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Itu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Lamongan itu.

Pendekatan struktural ini sejalan dengan sikap DPRD Jatim yang sebelumnya menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian produktif dan memberikan insentif kepada petani sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.

(Baca Selengkapnya: Imbas larangan alih fungsi lahan dan dorongan Edi Paripurna untuk adanya insentif petani untuk menjaga produksi pangan daerah)

Ribuan Rumah dan Lahan Pertanian Terendam

Data sementara mencatat, sedikitnya 1.206 unit rumah dan 2.632 hektare sawah serta tambak di Kabupaten Lamongan masih terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero. Banjir telah berlangsung selama sepekan terakhir dan memengaruhi aktivitas warga di lima kecamatan.

Lima kecamatan terdampak meliputi Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Deket, dan Glagah. Kecamatan Kalitengah menjadi wilayah terparah dengan 374 unit rumah tergenang, disusul Kecamatan Turi dengan 423 unit rumah terdampak. Selain itu, genangan banjir juga merendam sekitar 14.770 meter jalan poros lingkungan.

DPRD Jatim sebelumnya juga menekankan pentingnya dukungan sarana pertanian modern untuk memperkuat daya tahan petani menghadapi bencana dan fluktuasi iklim.

(Baca Selengkapnya: Penyerahan combine harvester sebagai upaya penguatan ketahanan pangan)

Perlindungan Petani Jadi Kunci Ketahanan Pangan

Husnul Aqib menegaskan, perlindungan terhadap petani terdampak bencana harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar siklus produksi pertanian tidak terputus.

“Petani adalah garda depan ketahanan pangan. Jika mereka tidak segera dibantu, dampaknya bukan hanya pada petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan Jawa Timur,” tegasnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan sikap DPRD Jatim yang terus meminta pemerintah mengawal tata kelola pertanian secara serius dan berkelanjutan, terutama di wilayah rawan bencana.

(Baca Selengkapnya: Desakan DPRD Jatim agar pemerintah mengawal tata kelola pertanian secara konsisten)

BPS juga mencatat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep, yakni sekitar 3,75 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Laju inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Sementara itu, data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan sejumlah komoditas pangan mulai mengalami tekanan kenaikan harga, meski sebagiaan lainnya masih relatif stabil.

Per 8 Januari 2026, harga gula pasir tercatat sekitar Rp16.000 per kilogram. Harga MinyaKita di beberapa kabupaten berada di atas harga eceran tertinggi (HET), berkisar Rp17.000–Rp19.000 per liter. Adapun harga daging sapi paha belakang berada pada kisaran Rp110.000–Rp130.000 per kilogram, sementara bawang merah sekitar Rp35.602 per kilogram.

Dorong Koordinasi Lintas Sektor Jelang Puasa

Menurut Edi, koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan yang tidak wajar. Upaya tersebut meliputi penguatan pengawasan distribusi, pemerataan pasokan bahan pokok, serta peningkatan koordinasi antarpemerintah daerah guna meminimalkan disparitas harga.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur itu juga mendorong agar data inflasi BPS dan pemantauan harga melalui Siskaperbapo dijadikan dasar kebijakan yang proaktif dan responsif.

“Stabilitas harga penting, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi kepastian usaha pelaku sektor pangan,” ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Probolinggo–Pasuruan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan para pemangku kepentingan pasar agar potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini, khususnya untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.