Anik Maslachah Dorong Kemandirian Pangan dan Hilirisasi Produk Jatim

SURABAYA – Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Dra. Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si., mendorong penguatan kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pertanian, regenerasi petani, hingga hilirisasi komoditas unggulan Jawa Timur.

Menurut Anik, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis dalam lingkup kerja Komisi B karena berkaitan dengan berbagai sektor perekonomian, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian, logistik, koperasi, hingga UMKM.

“Tema pembangunan yang harus diperkuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah ketahanan pangan. Kemudian, ada ketahanan energi dan transformasi produktivitas, baik dari industri, pengolahan, maupun investasi. Bagaimana produktivitas kita bisa meningkat,” kata Anik, Kamis (03/09/2026).

Anik Maslachah Dorong Kemandirian Pangan Jawa Timur

Anik mengatakan, penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan produktivitas berbagai sektor ekonomi Jawa Timur.

“Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi mencakup banyak sektor, tidak hanya sektor riil. Beberapa tahun terakhir, termasuk sekarang dan ke depan, berkaitan dengan bagaimana kita mencapai kemandirian pangan,” ujarnya.

Menurut Anik, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi salah satu agenda yang perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian pangan.

Pada naskah sumber, Anik juga mengaitkan kemandirian pangan dengan keinginan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Baca Selengkapnya: Sri Wahyuni mendorong penguatan ketahanan pangan Jawa Timur melalui produktivitas pertanian, infrastruktur, stabilitas harga, dan perlindungan petani

Irigasi, Alsintan, dan Regenerasi Petani Jadi Perhatian

Anik menilai peningkatan produktivitas pangan perlu didukung infrastruktur pertanian yang memadai, terutama jaringan irigasi dan ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Ia mencontohkan sektor padi yang membutuhkan sistem pengairan memadai agar produktivitas dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, pembenahan irigasi juga dibutuhkan untuk komoditas lain seperti tebu dan palawija.

Selain infrastruktur, Anik menyoroti regenerasi petani. Menurutnya, penggunaan teknologi dan alsintan modern diperlukan untuk menarik generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian.

Naskah sumber menyebut sekitar 70 persen petani merupakan kelompok usia tua. Angka tersebut saya pertahankan sebagai pernyataan Anik, bukan sebagai statistik resmi, karena naskah tidak menyebut sumber data yang mendasarinya.

Baca Selengkapnya: Komisi B DPRD Jatim mendorong perluasan akses SMK pertanian untuk mempercepat regenerasi petani muda dan menjaga keberlanjutan ketahanan pangan

Anik Dorong Hilirisasi Komoditas Pertanian

Selain meningkatkan produksi, Anik menilai Jawa Timur perlu memperkuat pengolahan hasil pertanian agar komoditas memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, teknologi pengolahan, hingga fasilitasi industri agar komoditas tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Ia mencontohkan porang yang banyak dibudidayakan di sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurut Anik, nilai ekonomi komoditas akan meningkat apabila produk diolah sebelum dipasarkan.

“Pemerintah hadir melalui BUMD untuk memfasilitasi. Selain drainase dan irigasi, teknologi dan pendampingan juga diperlukan untuk mengolah produk menjadi barang jadi sehingga Jawa Timur tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk jadi,” katanya.

Naskah sumber juga mengaitkan gagasan tersebut dengan inisiasi regulasi hilirisasi peternakan oleh Komisi B DPRD Jatim.

Anik mencontohkan komoditas telur yang ketika produksinya melimpah dapat mengalami tekanan harga. Salah satu alternatif yang disampaikan adalah pengolahan telur menjadi produk turunan seperti tepung telur sehingga memiliki kegunaan dan pasar yang lebih luas.

“Intinya, bagaimana bahan mentah dapat diolah menjadi barang jadi yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan,” ujarnya.

Ketahanan Pangan Harus Diikuti Stabilitas Harga

Anik juga menyoroti rencana penerapan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seragam. Menurutnya, perbedaan kondisi geografis dan biaya distribusi antardaerah perlu diperhitungkan dalam penerapan kebijakan harga.

“Tidak semua kondisi bisa diseragamkan karena perbedaan geografis berpengaruh terhadap biaya transportasi dan distribusi. Kalau harga disamakan, harus ada intervensi untuk membantu distribusi,” ujarnya.

Ia mencontohkan daerah kepulauan seperti Bawean yang memiliki tantangan distribusi berbeda dibandingkan wilayah yang lebih dekat dengan pusat pasokan. Karena itu, apabila harga konsumen ditetapkan sama, menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan biaya distribusi.

Pandangan mengenai kebijakan beras satu harga juga pernah disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan. Ony mendukung kebijakan beras medium satu harga dengan dukungan subsidi distribusi, sekaligus mengingatkan bahwa ketahanan pangan perlu diperkuat melalui sarana produksi, modernisasi pertanian, dan diversifikasi pangan lokal.

Baca Selengkapnya: Ony Setiawan mendukung beras medium satu harga dengan dukungan distribusi sekaligus mendorong modernisasi pertanian dan diversifikasi pangan

Pasar Murah dan Satgas Pangan untuk Jaga Stabilitas

Anik mengatakan fluktuasi harga sejumlah bahan pangan perlu direspons melalui pengawasan dan intervensi yang tepat.

“Sekarang harga sembako mengalami fluktuasi. Harga bawang merah dan bawang putih ada kalanya turun cukup jauh. Ketika harga beras mengalami kenaikan, nah, di sini Satgas Pangan berfungsi agar stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.

Menurutnya, ketika harga pangan meningkat dan membebani daya beli masyarakat, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui pasar murah maupun skema subsidi yang tepat sasaran.

“Ketika daya beli masyarakat terganggu karena harga terlalu tinggi, pemerintah harus melakukan intervensi melalui pasar murah agar harga bisa kembali stabil,” jelasnya.

Anik juga menilai pengawasan Satgas Pangan penting untuk mendeteksi gangguan distribusi maupun praktik pihak tertentu yang dapat memengaruhi harga.

Komisi B Soroti Pemerataan Ekonomi dan Mitigasi Sektor Pertanian

Selain ketahanan pangan, Anik menyoroti kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan kondisi kemiskinan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, program pemerintah perlu lebih diarahkan kepada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi agar disparitas antarwilayah dapat ditekan.

Ia juga menyinggung perlunya mitigasi terhadap risiko iklim seperti El Niño, antara lain melalui kesiapan embung dan ketersediaan air untuk daerah yang rawan kekeringan.

Komisi B, lanjut Anik, telah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi dampak tersebut terhadap sektor pertanian.

Anik turut mengingatkan keberadaan asuransi pertanian sebagai salah satu instrumen perlindungan bagi petani ketika menghadapi risiko kerugian. Menurutnya, sosialisasi perlu diperkuat agar petani memahami manfaat dan mekanisme perlindungan tersebut.

“Kalau petani mengikuti asuransi, ketika terjadi risiko yang ditanggung dalam skema asuransi mereka dapat mengajukan klaim. Karena itu, sosialisasinya perlu terus dilakukan,” pungkasnya. (Nora)