Dukung Beras Medium Satu Harga, Ony Setiawan Ingatkan Ketahanan Pangan Tak Cukup Bertumpu pada Beras

SURABAYA — Rencana Perum Bulog menerapkan kebijakan beras medium satu harga secara nasional mendapat dukungan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Ony Setiawan.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai kebijakan itu dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan distribusi pangan di berbagai wilayah.

"Saya setuju dan seharusnya kebijakan beras medium satu harga ini sudah bisa diberlakukan sejak lama. Subsidi biaya distribusi beras dari gudang ke pasar terdekat adalah solusi konkret agar masyarakat di seluruh pelosok, dari Sabang sampai Merauke, menikmati harga yang sama," ujar Ony, Sabtu (08/08/2026).

Rencana tersebut dikaitkan dengan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini digunakan pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga beras di masyarakat.

Beras Satu Harga Harus Diikuti Penguatan Sektor Pertanian

Meski mendukung kebijakan tersebut, Ony mengingatkan pemerintah tidak hanya berfokus pada penyeragaman harga beras di tingkat konsumen. Penguatan ketahanan pangan, menurutnya, harus dilakukan dari sektor hulu hingga hilir.

Ia menyebut sedikitnya tiga aspek yang perlu diperkuat pemerintah, yakni ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi usaha tani, serta diversifikasi pangan.

Pertama, pemerintah perlu memastikan petani memperoleh pupuk, benih, dan sarana produksi secara mudah, terjangkau, serta berkualitas.

Kedua, modernisasi pertanian harus diperluas melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pemanfaatan teknologi, serta peningkatan pengetahuan petani untuk mendorong efisiensi dan produktivitas.

Dorongan modernisasi tersebut sejalan dengan sikap Komisi B DPRD Jawa Timur sebelumnya yang menilai teknologi pertanian, alsintan, digitalisasi, dan regenerasi petani penting untuk mempertahankan surplus produksi beras Jawa Timur.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya mendorong modernisasi pertanian dan regenerasi petani untuk mempertahankan surplus produksi beras Jawa Timur serta memperkuat ketahanan pangan daerah

Ketahanan Pangan Tak Boleh Hanya Bertumpu pada Beras

Aspek ketiga yang ditekankan Ony adalah pelestarian dan pengembangan pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan.

Menurutnya, kebijakan pangan nasional tidak seharusnya menyeragamkan pola konsumsi masyarakat dan menjadikan beras sebagai satu-satunya tumpuan pangan.

"Pemerintah tidak boleh menyeragamkan kebiasaan makan masyarakat dan hanya bertumpu pada beras. Indonesia ini kaya akan kearifan lokal dan tanaman pangan alternatif seperti hanjeli, sukun, porang, pisang, talas, ubi jalar, singkong, sagu, sorgum, hingga jagung," tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban tersebut.

Ony sebelumnya juga mendorong pengembangan sorgum sebagai pangan pendamping beras, khususnya untuk menghadapi risiko kekeringan. DPRD menilai sorgum cocok dikembangkan pada lahan kering dan dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi pangan Jawa Timur.

Baca Selengkapnya: Ony Setiawan sebelumnya mendorong pengembangan sorgum sebagai pangan alternatif pendamping beras untuk menghadapi kekeringan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis pangan pokok

Produksi Beras Jatim 2025 Capai 6,03 Juta Ton

Ony menilai penguatan kebijakan pangan tersebut relevan dengan posisi Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi padi nasional.

Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, produksi padi Jawa Timur pada 2025 mencapai 10,44 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut setara dengan sekitar 6,03 juta ton beras untuk konsumsi pangan penduduk, meningkat 12,60 persen dibandingkan produksi beras 2024 sebesar 5,35 juta ton.

Capaian tersebut, menurut Ony, perlu diikuti kebijakan yang memastikan petani turut memperoleh manfaat ekonomi dari tingginya produksi pangan daerah.

Ia berharap keberhasilan Jawa Timur menjaga produksi beras dapat dibarengi peningkatan kesejahteraan petani, termasuk di Kabupaten Tuban, melalui jaminan sarana produksi, stabilitas harga, modernisasi pertanian, dan perluasan pasar hasil pertanian.

Pengawasan Distribusi Beras Tetap Penting

Selain keterjangkauan harga, pengawasan terhadap mutu dan distribusi beras juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan.

DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya meminta penindakan tegas terhadap praktik beras oplosan SPHP dan mendorong pengawasan distribusi yang lebih ketat agar masyarakat memperoleh beras sesuai standar mutu dan harga yang berlaku.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya meminta penindakan tegas terhadap praktik beras oplosan SPHP serta penguatan pengawasan distribusi guna melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar beras

Ony berharap kebijakan beras medium satu harga nantinya tidak hanya memperkuat daya beli konsumen, tetapi juga terintegrasi dengan kebijakan produksi, distribusi, perlindungan petani, modernisasi pertanian, dan diversifikasi pangan agar ketahanan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan. (ari)