Kekeringan Ancam Lahan Pertanian, Erma Susanti Desak Pemprov Jatim Selamatkan Sawah Sebelum Puso

SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bergerak lebih cepat menghadapi ancaman kekeringan yang mulai menekan lahan pertanian dan kehidupan petani.

Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Erma Susanti, menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak boleh menunggu tanaman mati atau lahan dinyatakan puso.

Menurutnya, pemerintah harus mengubah pola penanganan, dari sekadar mencatat lahan yang sudah gagal panen menjadi menyelamatkan lahan yang masih memiliki peluang untuk dipertahankan.

“Jangan sampai data pemerintah hanya mencatat berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang jauh lebih penting adalah berapa hektare yang sekarang terancam gagal panen dan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya,” tegas Erma.

Kekeringan Ekstrem Mengancam Lahan Pertanian Jawa Timur

Sorotan tersebut disampaikan menyusul kondisi iklim Jawa Timur yang masih menunjukkan ancaman kekeringan ekstrem.

Berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang diperbarui pada 10 September 2026, Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di sebagian besar wilayah Jawa Timur telah masuk kategori kekeringan ekstrem, yakni lebih dari 60 hari.

BMKG juga memprediksi curah hujan pada 11–20 September 2026 masih berada dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 50 milimeter, dengan peluang probabilistik lebih dari 90 persen.

Bagi Erma, yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, kekeringan bukan sekadar persoalan cuaca, melainkan menyangkut produksi pangan sekaligus keberlangsungan ekonomi rumah tangga petani.

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur yang dilaporkan hingga 10 Agustus 2026 menunjukkan bahwa 229,59 hektare lahan padi telah terdampak kekeringan. Dari luasan tersebut, 28,30 hektare sudah mengalami puso atau gagal panen.

Tulungagung menjadi salah satu daerah dengan dampak terbesar, yakni 88,25 hektare, terdiri atas 68,25 hektare lahan terdampak dan 20 hektare yang sudah puso. Sementara itu, Bojonegoro mencatat 70,50 hektare lahan terdampak kekeringan.

“Angka lahan yang sudah puso itu harus menjadi peringatan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika tanaman sudah tidak bisa diselamatkan. Pemerintah harus hadir ketika petani masih punya kesempatan untuk mempertahankan tanamannya,” ujar Erma.

Pemetaan dan Intervensi Harus Tepat Sasaran

Erma meminta Pemprov Jatim segera menyatukan data BMKG dengan data pertanian di kabupaten/kota.

Menurut dia, pemetaan tidak cukup hanya berdasarkan luas lahan terdampak. Pemerintah perlu mengetahui secara rinci lokasi lahan, fase pertumbuhan tanaman, kondisi sumber air, kebutuhan pompa, potensi sumur bor, hingga status penanganan di masing-masing wilayah.

Dengan data tersebut, intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat.

Lahan yang masih memiliki sumber air permukaan, misalnya, dapat segera diprioritaskan untuk pompanisasi. Sementara itu, wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan perlu segera dikaji untuk kemungkinan pembangunan sumur bor, dengan tetap memperhatikan kondisi air tanah dan aspek teknis.

“Jangan semua dipukul rata. Mana yang bisa diselamatkan dengan pompa, segera pompa. Mana yang membutuhkan sumur bor, segera dikaji. Mana yang perlu penyesuaian pola tanam, segera didampingi petaninya,” kata Erma.

Menurut Erma, keberpihakan terhadap petani harus terlihat dari kecepatan pemerintah menyelamatkan produksi sekaligus melindungi penghasilan mereka.

Sebab, ketika sawah gagal panen, persoalannya tidak berhenti pada berkurangnya produksi pangan. Petani juga kehilangan pendapatan dan modal untuk kembali bercocok tanam.

“Bagi petani, satu kali gagal panen itu bukan sekadar angka statistik. Ada biaya produksi yang sudah dikeluarkan, ada pendapatan keluarga yang hilang, dan ada modal untuk musim tanam berikutnya yang ikut terancam,” ujarnya.

Baca Selengkapnya:

• Dewanti F-PDIP desan bantuan bagi petani bawang yang terdampak kekeringan di Malang

• Dorongan Aulia Hany tentang pipanisasi pertanian di Tuban sebagai langkah solutif dampak kekeringan

• F-PDIP minta Pemprov dan dinas terkait cari solusi jangka panjang untuk atasi kekeringan di 19 daerah

Penanganan Kekeringan Perlu Melibatkan Lintas Sektor

Ancaman kekeringan juga mulai terlihat pada sektor kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Lumajang, misalnya, hingga 10 September 2026 tercatat 14.809 warga di 12 desa pada empat kecamatan terdampak krisis air bersih. Distribusi bantuan telah dilakukan melalui 191 titik.

Kondisi tersebut, menurut Erma, menunjukkan bahwa persoalan air telah berkembang dari ancaman terhadap sektor pertanian menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Karena itu, ia mendorong pembentukan pusat kendali penanganan kekeringan sektor pertanian yang melibatkan Dinas Pertanian, BPBD, Dinas PU/SDA, BMKG, BBWS, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh, serta kelompok tani.

“Peringatan BMKG jangan berhenti menjadi laporan cuaca. Peringatan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan pemerintah. Rakyat tidak butuh sekadar tahu kapan hujan turun, tetapi membutuhkan kepastian bahwa ketika air tidak ada, pemerintah hadir membantu mereka,” tegasnya.

Erma menambahkan, langkah penyelamatan juga perlu dibarengi dengan penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas yang lebih toleran terhadap kekeringan, serta dukungan bagi petani yang mengalami kerugian.

“Intinya, jangan biarkan petani berjuang sendirian menghadapi kekeringan. Negara harus hadir sebelum sawah menjadi puso dan sebelum petani kehilangan penghidupannya,” pungkasnya. (*)