Sri Wahyuni Dorong IKM Bojonegoro Manfaatkan Fasilitasi Merek Gratis

SURABAYA — Kabar baik datang bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) memberikan fasilitasi pendaftaran merek secara gratis.

Program tersebut ditujukan untuk memperkuat legalitas sekaligus meningkatkan daya saing produk IKM lokal.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengatakan langkah Pemkab Bojonegoro dalam membina sektor IKM dan UMKM di daerah perlu didukung.

Sebagai pimpinan dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro–Tuban, Sri Wahyuni menilai persoalan legalitas, termasuk pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan merek dagang, selama ini kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil akibat anggapan proses yang rumit dan berbiaya tinggi.

Dengan adanya program fasilitasi gratis ini, ia optimistis hambatan tersebut dapat teratasi secara signifikan.

"Legalitas merek adalah fondasi krusial bagi IKM untuk naik kelas. Selama ini, banyak produk lokal kita yang berkualitas tinggi, tetapi kesulitan berekspansi karena terkendala perlindungan hukum mereknya," terangnya, Rabu (16/09/2026).

Baca Selengkapnya:

• Khusnul Khuluk menyoroti aktivitas ekonomi UMKM dan pentingnya regulasi yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat

• DPRD Jatim menyoroti pentingnya pelatihan, pendampingan, legalitas, dan penguatan kapasitas UMKM untuk memperluas kesempatan usaha

• DPRD Jatim mendorong UMKM Malang Raya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha

Fasilitas gratis dari Pemkab Bojonegoro ini, kata dia, merupakan solusi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha agar produk mereka memiliki kepastian hukum, terlindungi dari pembajakan, dan semakin percaya diri bersaing di pasar nasional hingga global.

Politikus Partai Demokrat ini juga menambahkan bahwa penguatan sektor IKM di daerah-daerah seperti Bojonegoro merupakan salah satu kunci dalam menopang stabilitas ekonomi kerakyatan di Jawa Timur.

"Konsistensi antara kebijakan eksekutif dan dukungan pengawasan dari legislatif diyakini mampu menciptakan ekosistem bisnis yang ramah bagi pelaku usaha kecil," tutupnya. (Yudhie)