Dewanti Dorong Percepatan Konektivitas JLS–Modangan

SURABAYA — Pengembangan Jalur Lintas Selatan (JLS) dinilai perlu diikuti penguatan jalan penghubung agar manfaat konektivitas menjangkau sentra ekonomi dan pariwisata di pesisir Malang Selatan. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Dewanti Rumpoko mendorong percepatan akses menuju kawasan Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Menurut Dewanti, keterbatasan akses masih menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah selatan Kabupaten Malang. Karena itu, pembangunan jalan tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi perlu menghubungkan pusat kegiatan dengan JLS dan kawasan pesisir.

“Kami di Komisi D DPRD Jatim sangat mendukung penuh langkah sinkronisasi dan percepatan infrastruktur ini. Malang Selatan menyimpan potensi luar biasa yang selama ini terkendala oleh aksesibilitas,” kata Dewanti, Sabtu (03/10/2026).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai konektivitas yang lebih baik dapat memperluas akses masyarakat terhadap pusat ekonomi sekaligus mendukung pengembangan pariwisata, perikanan, dan UMKM di kawasan pesisir.

Koridor Gondanglegi–Balekambang–JLS–Modangan Didorong Terintegrasi

Dorongan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur kawasan Modangan yang dibahas Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang bersama sejumlah instansi terkait pada 29 September 2026.

Dalam forum tersebut, pengembangan konektivitas diarahkan melalui koridor Gondanglegi–Balekambang–JLS–Modangan sebagai jaringan yang saling terhubung untuk memperkuat hubungan antara pusat kegiatan ekonomi dan kawasan pesisir Kabupaten Malang.

Koridor tersebut tidak berarti seluruh ruas merupakan satu jalan dengan status dan kewenangan yang sama. Penanganannya melibatkan sejumlah pihak karena setiap ruas dapat memiliki status, kebutuhan teknis, dan kewenangan berbeda.

Jalan Gondanglegi–Balekambang, misalnya, telah berubah status menjadi jalan nasional. Ruas sepanjang 30,485 kilometer itu sebelumnya juga disoroti Dewanti karena dinilai strategis sebagai akses menuju kawasan pesisir sekaligus jalur pendukung JLS.

Sementara akses JLS menuju Modangan masih membutuhkan penguatan pada sejumlah aspek, antara lain keandalan jalan, penanganan titik rawan longsor, drainase, dan keselamatan. Akses menuju Pantai Modangan dan Bukit Waung juga membutuhkan dukungan fasilitas seperti penerangan jalan, rambu, parkir, dan fasilitas kawasan wisata.

Dewanti: Infrastruktur Harus Membuka Akses Ekonomi

Bagi Dewanti, percepatan konektivitas tersebut tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.

Akses yang semakin baik harus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata, UMKM, perikanan, maupun kegiatan ekonomi pesisir lainnya.

“Dengan terhubungnya koridor strategis seperti JLS hingga kawasan pesisir Modangan, kita tidak hanya membuka akses jalan, tetapi juga membuka pintu kesejahteraan bagi pelaku UMKM, nelayan, dan penggerak pariwisata lokal.”

Dewanti meminta manfaat pembangunan tersebut terus dikawal agar dapat dirasakan masyarakat.

“Pembangunan ini harus dikawal bersama agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Kawasan Modangan sendiri memiliki sejumlah potensi pengembangan, antara lain Pantai Modangan, Bukit Waung dengan aktivitas paralayang, pariwisata bahari, serta UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan Modangan juga diarahkan sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi Malang Selatan.

Sinergi Lintas Kewenangan Jadi Kunci

Dewanti menilai percepatan pembangunan membutuhkan koordinasi antarpihak karena pengembangan koridor menuju Modangan melibatkan kewenangan yang berbeda.

Pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Malang, Perum Perhutani, pemerintah desa, serta pengelola kawasan menjadi sejumlah pihak yang disebut dalam pembahasan percepatan infrastruktur Modangan.

“Kolaborasi lintas instansi ini dinilai krusial untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis di lapangan, mulai dari status lahan hingga pemeliharaan fasilitas jangka panjang,” jelas Dewanti.

Keterlibatan Perhutani perlu ditempatkan dalam konteks adanya kawasan atau lahan kehutanan yang bersinggungan dengan kebutuhan akses. Karena itu, penyelesaian persoalan lahan tetap harus mengikuti status kawasan, perizinan, dan mekanisme penggunaan kawasan hutan yang berlaku.

Selain jalan, perencanaan kawasan Modangan juga mencakup kebutuhan drainase, penerangan, sanitasi, air bersih, fasilitas wisata, kesiapsiagaan bencana pesisir, dan jalur evakuasi.

JLS Jadi Pengungkit Ekonomi Selatan Jawa Timur

Percepatan konektivitas wilayah selatan juga menjadi perhatian DPRD Jatim di daerah lain.

Di Tulungagung, rampungnya ruas terakhir JLS Brumbun–Sine dinilai memperkuat konektivitas dari perbatasan Blitar hingga Trenggalek. Anggota Komisi D DPRD Jatim Heri Romadhon menilai akses tersebut dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sekaligus mendukung pengembangan pariwisata pesisir.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim menilai penyelesaian JLS Tulungagung dapat memperkuat konektivitas dan mendorong aktivitas ekonomi kawasan selatan

Sementara di Trenggalek, Komisi D DPRD Jatim juga mengawal bantuan keuangan Pemprov Jatim sekitar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan JLS. Percepatan pembebasan lahan dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan pengembangan ekonomi kawasan selatan Jawa Timur.

Baca selengkapnya: Komisi D DPRD Jatim mengawal dukungan anggaran sekitar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan JLS Trenggalek agar pembangunan berjalan tepat sasaran

Dewanti berharap penguatan akses menuju Modangan menjadi bagian dari konektivitas Malang Selatan yang lebih utuh. Dengan jaringan jalan yang semakin andal, potensi pariwisata dan ekonomi pesisir diharapkan lebih mudah terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Malang. (Yudhie)