Komisi D DPRD Jatim Kawal Dana Rp19 Miliar JLS Trenggalek, Pastikan Tepat Sasaran

DPRD Jatim Apresiasi Bantuan Rp19 Miliar untuk JLS Trenggalek

SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Atikah Banowati, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengucurkan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar kepada Kabupaten Trenggalek untuk mempercepat pembebasan lahan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pantai Selatan (Pansela).

Menurut Atikah, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Jawa Timur dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang selama ini menjadi kunci pemerataan pembangunan antara kawasan utara dan selatan Jawa Timur.

“JLS bukan sekadar proyek jalan, tetapi merupakan urat nadi baru yang akan membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur. Karena itu, kami mengapresiasi langkah Pemprov yang memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat pembebasan lahan di Trenggalek,” kata Atikah, Minggu (21/06/2026).

Politisi Partai Golkar tersebut menilai kendala pembebasan lahan memang menjadi salah satu tantangan utama yang selama ini menghambat percepatan pembangunan JLS. Karena itu, intervensi Pemprov melalui bantuan keuangan dinilai tepat untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menyoroti pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan keselamatan pengguna jalan di berbagai daerah Jawa Timur

JLS Didorong Menjadi Pengungkit Ekonomi Kawasan Selatan

Atikah menegaskan percepatan pembangunan JLS harus menjadi prioritas karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan pesisir selatan Jawa Timur.

“Wilayah selatan memiliki potensi besar, baik dari sektor wisata, perikanan, maupun pertanian. Namun selama ini aksesibilitas menjadi salah satu kendala. Dengan JLS yang terhubung secara penuh, potensi-potensi tersebut akan lebih mudah berkembang dan menarik investasi,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak berantai terhadap peningkatan daya saing daerah, penurunan biaya logistik, dan perluasan akses pasar bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menilai pembangunan dan peningkatan status jalan strategis dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan dunia usaha

DPRD Jatim Pastikan Proyek Berjalan Sesuai Target

Atikah mengatakan Komisi D DPRD Jawa Timur akan terus mengawal proses pembangunan JLS agar berjalan sesuai target dan tepat sasaran. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten/kota semakin diperkuat sehingga proyek strategis tersebut dapat segera dituntaskan.

Ia juga menilai rampungnya JLS akan berdampak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di wilayah selatan Jawa Timur yang selama ini masih menghadapi tantangan pembangunan dibandingkan kawasan utara.

“Ketika konektivitas terbuka, biaya logistik turun, wisatawan lebih mudah datang, investasi masuk, maka peluang kerja akan meningkat. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga ikut terdongkrak. Ini yang harus terus kita perjuangkan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Jawa Timur, M. Yasin, mengatakan hingga saat ini pembangunan JLS di Jawa Timur telah mencapai hampir 400 kilometer atau sekitar 60 persen dari total panjang jalur sekitar 680 kilometer yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi.

“Yang sudah terbangun hampir 400 kilometer atau sekitar 60 persen. Saat ini juga masih ada sekitar 20 kilometer yang sedang berproses. Sisanya akan terus kami percepat,” ujarnya.

Menurut Yasin, lambatnya penyelesaian JLS bukan disebabkan pembangunan fisik semata, melainkan terkendala proses pembebasan lahan di sejumlah daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.

Trenggalek menjadi salah satu daerah yang menghadapi kendala tersebut. Karena itu, Pemprov Jawa Timur memberikan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar agar proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan.

“Tahun ini kami memberikan bantuan sekitar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan. Mudah-mudahan dengan bantuan itu percepatan pembangunan Pansela bisa segera terwujud,” katanya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong pengawasan dan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan tepat waktu