Embarkasi Haji di Bandara Dhoho Kediri 2027, DPRD Jatim Minta Pemda Maksimalkan Peluang UMKM

DPRD Jatim Dukung Bandara Dhoho Jadi Embarkasi Haji Mulai 2027

SURABAYA — Rencana menjadikan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi dan debarkasi haji mulai tahun 2027 disambut positif DPRD Jawa Timur. Selain dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah, kebijakan tersebut juga diyakini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kediri Raya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menilai keberadaan embarkasi haji baru tidak hanya akan memangkas waktu dan jarak tempuh jemaah dari wilayah barat Jawa Timur, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi yang harus dipersiapkan sejak sekarang oleh pemerintah daerah.

"Kami di DPRD Jatim tentu menyambut baik dan mendukung penuh rencana ini. Bandara Dhoho secara teknis sudah dinilai layak oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani pesawat berbadan lebar. Ini menjadi lompatan besar bagi infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Timur," ujar Khusnul, Sabtu (04/07/2026).

Bandara Dhoho diproyeksikan melayani sekitar 10.548 calon jemaah haji yang berasal dari 10 kabupaten/kota di wilayah barat Jawa Timur. Kehadiran embarkasi baru ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan di Embarkasi Surabaya sekaligus meningkatkan pemerataan pelayanan haji.

DPRD Jatim Minta Kesiapan Layanan dan Infrastruktur Pendukung

Meski demikian, Khusnul mengingatkan kesiapan infrastruktur bandara harus dibarengi dengan kesiapan layanan pendukung, terutama terkait penyediaan asrama haji.

Menurutnya, opsi penggunaan hotel di Kediri sebagai asrama transit harus memenuhi standar pelayanan yang setara dengan Asrama Haji Sukolilo Surabaya, mulai dari pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, hingga sistem penanganan bagasi.

"Skema asrama haji harus dikaji secara matang. Kalau menggunakan hotel di Kediri, kualitas pelayanannya tidak boleh di bawah Asrama Haji Sukolilo. Kenyamanan dan keamanan jemaah harus menjadi prioritas," tegas politikus Partai NasDem tersebut.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim sebelumnya mendukung pengembangan Bandara Dhoho melalui pembukaan rute penerbangan domestik sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi

• DPRD Jatim telah menyatakan dukungan terhadap rencana Bandara Dhoho menjadi embarkasi haji karena dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah dari wilayah barat Jawa Timur

• DPRD Jatim juga mendorong integrasi kebijakan transportasi sebagai langkah memperkuat konektivitas antardaerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

Pemda Diminta Maksimalkan Peluang Ekonomi bagi UMKM

Di luar aspek pelayanan, Khusnul melihat potensi ekonomi yang akan lahir dari operasional embarkasi haji di Bandara Dhoho jauh lebih besar. Ribuan jemaah yang datang dan pulang setiap musim haji diperkirakan akan menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM.

"Kalau berbicara PAD memang tidak berhubungan langsung. Namun, multiplier effect-nya sangat besar. Hotel akan terisi, usaha transportasi bergerak, kegiatan manasik berkembang, dan UMKM mendapatkan peluang baru," katanya.

Ia menjelaskan mobilitas lebih dari 10 ribu jemaah yang biasanya didampingi keluarga saat berangkat maupun pulang akan menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan di Kediri Raya.

"Ketika konektivitas transportasi dari 10 kabupaten dan kota menuju Kediri semakin hidup, ekonomi masyarakat otomatis ikut bergerak. Karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar mampu menangkap peluang ini," ujarnya.

Khusnul mendorong Pemerintah Kota Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri segera menyiapkan strategi terpadu, mulai dari penataan akses transportasi, pengembangan kawasan penunjang, hingga pemberdayaan UMKM agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku usaha besar.

"Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Pemerintah daerah harus menyusun perencanaan sejak sekarang agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari hadirnya embarkasi haji di Bandara Dhoho," tuturnya.

Saat ini, Komisi D DPRD Jatim terus mengawal berbagai tahapan persiapan, mulai dari validasi wilayah layanan, penyusunan standar operasional yang setara dengan Embarkasi Surabaya, pembentukan tim lintas instansi, hingga simulasi operasional sebelum pelaksanaan penuh pada tahun 2027.

"Kuncinya adalah koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, otoritas bandara, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus mengawal agar seluruh persiapan berjalan maksimal sehingga pelayanan kepada jemaah benar-benar optimal dan tanpa kendala," pungkasnya.