Pemadaman Bergilir, Komisi D DPRD Jatim Minta Pemprov Dorong Perluasan PLTS dan Swasembada Energi

Pemadaman Listrik Jadi Pengingat Penting Ketahanan Energi Daerah

SURABAYA — Percepatan pengembangan energi terbarukan dinilai harus menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang selama ini telah dijalankan Pemprov Jatim perlu diperluas hingga menyentuh masyarakat secara langsung.

Dorongan tersebut mengemuka setelah terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menjadi pengingat penting mengenai perlunya penguatan ketahanan energi daerah dan diversifikasi sumber energi.

“Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha, diversifikasi sumber energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan listrik konvensional,” ujar Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Yoyok Mulyadi, Selasa (23/06/2026).

Baca Selengkapnya: Komisi D DPRD Jatim menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap pelaku UMKM di Malang Raya yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan produktivitas usaha

Perluasan PLTS Harus Diiringi Penguatan SDM

Menurut Yoyok, sejak 2023 hingga 2024 Pemprov Jawa Timur telah mendorong pemanfaatan PLTS di sejumlah perkantoran pemerintah, sekolah, dan pondok pesantren.

Namun, pada 2026 program tersebut dinilai perlu diperluas melalui proyek percontohan (pilot project) yang menyasar masyarakat secara langsung, tidak hanya terbatas pada lembaga yang biaya operasional dan pemeliharaannya ditanggung pemerintah.

“Transformasi energi terbarukan memang penting. Namun, penyediaan sumber daya manusia yang memadai dan pembangunan kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting. Jangan sampai program-program yang sudah baik justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” jelasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki fasilitas energi terbarukan yang tersedia.

Evaluasi Program Energi Terbarukan Perlu Dilakukan

Yoyok mencontohkan sejumlah program berbasis tenaga surya yang pernah dijalankan namun kurang berkelanjutan akibat minimnya pendampingan teknis.

Di beberapa daerah, lampu penerangan jalan tenaga surya tidak lagi berfungsi setelah masa pemeliharaan berakhir. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah objek wisata yang sempat memanfaatkan panel surya, tetapi kemudian terbengkalai ketika mengalami kerusakan.

“Jangan sampai setelah masa pemeliharaan selesai, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan atau memperbaiki fasilitas tersebut. Akibatnya, investasi yang sudah dikeluarkan menjadi kurang maksimal manfaatnya,” katanya.

Karena itu, Yoyok mendorong Pemprov Jatim menyusun laporan evaluasi terhadap seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan berikutnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur meminta PLN segera mengatasi potensi defisit listrik agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik di berbagai daerah

Swasembada Energi Harus Menjadi Target Nyata

Menurut Yoyok, laporan evaluasi yang transparan akan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai efektivitas penggunaan energi terbarukan dari sisi efisiensi, penghematan biaya, maupun keberlanjutan program.

“Diperlukan laporan yang jelas terkait efektivitas program yang sudah dijalankan. Dengan begitu masyarakat dapat melihat bahwa energi listrik berbasis energi terbarukan benar-benar lebih hemat, efisien, dan menjanjikan untuk masa depan Jawa Timur,” tegasnya.

Ia berharap momentum pascapemadaman listrik menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan.

Dengan dukungan teknologi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat, Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah terdepan dalam transformasi energi bersih di Indonesia.

“Jargon swasembada energi harus terealisasi, jangan hanya menjadi semboyan semata. Kami yakin jika pemerintah serius, energi alternatif yang berkelanjutan akan terwujud di Jawa Timur,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat, termasuk wilayah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan layanan kelistrikan di Situbondo dan Bondowoso