Siadi Soroti Kesiapan Jalan dan Tata Ruang Industri Malang Timur

SURABAYA — Pertumbuhan kawasan industri dan perumahan di Malang Timur perlu diikuti kesiapan infrastruktur agar perkembangan ekonomi tidak memunculkan persoalan baru pada konektivitas, drainase, dan tata ruang.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Siadi menilai perkembangan Kecamatan Pakis dan kawasan di sekitarnya menunjukkan munculnya pusat kegiatan ekonomi baru di sisi timur Kabupaten Malang. Pemerintah daerah dinilai perlu mengantisipasi peningkatan mobilitas barang dan masyarakat seiring bertambahnya kegiatan industri serta permukiman.

“Pertumbuhan industri manufaktur dan sektor perumahan yang begitu pesat di Malang Timur, khususnya di kawasan Pakis dan sekitarnya, adalah angin segar bagi peningkatan perekonomian regional Jawa Timur. Namun, kita di tingkat provinsi juga harus mencermati dampak ikutan (multiplier effect) dari lonjakan aktivitas ini, terutama yang berkaitan dengan konektivitas jalan kabupaten dan provinsi,” ujar Siadi di Surabaya, Sabtu (03/10/2026).

Politikus Partai Golkar tersebut meminta pertumbuhan ekonomi kawasan tidak dilihat hanya dari bertambahnya investasi. Kapasitas jalan, drainase, fasilitas publik, hingga kesesuaian pemanfaatan ruang perlu tumbuh mengikuti perkembangan wilayah.

Pertumbuhan Industri Perlu Diikuti Kapasitas Infrastruktur

Malang Timur, terutama Pakis dan kawasan sekitarnya, berkembang seiring aktivitas industri, perumahan, dan konektivitas menuju kawasan perkotaan Malang.

Kondisi tersebut menurut Siadi membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama ketika peningkatan mobilitas dari kawasan industri bersinggungan dengan ruas jalan yang memiliki kewenangan berbeda.

Peningkatan aktivitas logistik juga perlu diantisipasi agar tidak menambah beban lalu lintas pada kawasan permukiman.

Karena itu, Siadi mendorong kebutuhan infrastruktur dipetakan berdasarkan perkembangan kawasan. Penanganannya dapat mencakup peningkatan kapasitas jalan sesuai kebutuhan teknis, penataan simpang, drainase, serta fasilitas publik yang mendukung aktivitas masyarakat.

Komisi D DPRD Jatim, kata Siadi, siap mendorong dukungan infrastruktur sesuai kewenangan Pemprov Jawa Timur agar pertumbuhan kawasan dapat berlangsung lebih tertata.

Kepastian RDTR Dinilai Penting bagi Pengembangan Kawasan

Selain infrastruktur, Siadi memberikan perhatian terhadap penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR memiliki posisi penting karena memberikan ketentuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci. Bagi kawasan yang berkembang cepat, kepastian tata ruang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan industri, perumahan, jaringan jalan, fasilitas publik, serta fungsi lingkungan.

“Dengan adanya kepastian RDTR yang sedang digodok, investor tentu akan merasa lebih aman. Tapi pemerintah juga wajib hadir memastikan bahwa pembangunan jalan penunjang, pelebaran akses, serta fasilitas publik di sana berjalan seimbang dengan laju investasi yang masuk. Malang Timur harus benar-benar siap menjadi kawasan penyangga modern yang tertata rapi,” pungkasnya.

Siadi mengingatkan perkembangan industri dan perumahan perlu diarahkan sesuai rencana tata ruang agar tidak menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan lahan maupun persoalan infrastruktur pada kemudian hari.

Dalam konteks tersebut, kepastian tata ruang tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan dan pelayanan publik bagi masyarakat yang telah tinggal di kawasan tersebut.

Data 150 Pabrik Perlu Diverifikasi

Dalam bahan pemberitaan disebutkan sekitar 150 pabrik telah berdiri di Kecamatan Pakis dan perkembangan industrinya disebut melampaui kawasan Singosari maupun Lawang.

Angka tersebut dapat menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi yang disebut berkembang di Malang Timur. Namun, data rinci mengenai jumlah perusahaan manufaktur aktif, klasifikasi usaha, skala industri, maupun persebarannya belum terverifikasi melalui basis data resmi yang ditemukan dalam pengecekan redaksional.

Karena itu, angka 150 pabrik tidak sebaiknya ditempatkan sebagai fakta definitif tanpa atribusi kepada sumber data yang jelas.

Hal serupa berlaku terhadap klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Pakis telah “mengalahkan” Singosari dan Lawang. Perbandingan pertumbuhan ekonomi antarkecamatan membutuhkan indikator yang sebanding, seperti PDRB atau indikator ekonomi resmi lainnya.

Fakta bahwa sebuah wilayah memiliki banyak kegiatan industri belum otomatis membuktikan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada kecamatan lain.

Infrastruktur Jadi Penopang Investasi

Kesiapan infrastruktur sebagai pendamping investasi juga menjadi perhatian anggota DPRD Jatim di wilayah lain.

Anggota DPRD Jatim Achmad Iskandar sebelumnya menilai pengembangan investasi di Madura perlu didukung infrastruktur dan regulasi yang memadai agar memberikan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja serta aktivitas UMKM lokal.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan regulasi agar investasi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal

Perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jangka panjang juga terlihat dalam penanganan kebutuhan dasar masyarakat. Heri Romadhon, misalnya, mendorong pembangunan jaringan air, pipanisasi, dan infrastruktur permanen untuk mengurangi ketergantungan terhadap penanganan darurat kekeringan di Blitar.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim mendorong pembangunan infrastruktur permanen sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap kebutuhan masyarakat

Sementara itu, Fraksi PKS dalam pembahasan P-APBD Jatim 2026 juga menekankan agar tambahan belanja modal diarahkan pada program yang memberikan dampak terhadap pelayanan publik, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca selengkapnya: Fraksi PKS meminta belanja pembangunan dan infrastruktur dalam P-APBD Jatim 2026 memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat

Bagi Siadi, perkembangan Malang Timur menjadi peluang ekonomi yang perlu dijaga melalui perencanaan kawasan yang matang. Pertumbuhan industri dan perumahan harus berjalan beriringan dengan kapasitas jalan, fasilitas publik, pengendalian pemanfaatan ruang, serta perlindungan lingkungan agar manfaat perkembangan wilayah dapat berlangsung berkelanjutan. (Yudhie)