gerbang baru nusantara

Lilik Hendarwati Ingatkan Kredit ASN Bank Jatim Harus Sukarela

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati meminta penawaran kredit konsumer Bank Jatim kepada ASN di 47 perangkat daerah berlangsung tanpa tekanan. Ia juga menekankan transparansi biaya pinjaman, perlindungan data pribadi, dan kehati-hatian agar ekspansi kredit tidak membebani keuangan pegawai.

Gegeh Bagus S
Selasa, 27 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menekankan pentingnya perlindungan nasabah dan kebebasan ASN dalam menentukan pilihan terhadap penawaran kredit konsumer Bank Jatim.

SURABAYA — Rencana Bank Jatim menawarkan kredit konsumer kepada aparatur sipil negara (ASN) di 47 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat perhatian anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati. Ia meminta agar fasilitasi kegiatan perbankan di lingkungan pemerintahan tidak berubah menjadi tekanan bagi pegawai untuk mengambil pinjaman.

Menurut Lilik, perluasan layanan kredit merupakan bagian dari kegiatan bisnis perbankan yang dapat didukung sepanjang tetap mengutamakan perlindungan nasabah. Setiap ASN, kata dia, harus memiliki kebebasan untuk menerima ataupun menolak penawaran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangannya.

“Saya mendukung perluasan layanan Bank Jatim kepada ASN, dengan catatan seluruh penawaran kredit harus bersifat sukarela, tanpa kewajiban atau tekanan dari OPD. ASN harus bebas menerima atau menolak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan,” tegas Lilik, Selasa (27/10/2026).

Surat BKD Minta OPD Fasilitasi Kegiatan Bank Jatim

Rencana penawaran kredit tersebut berkaitan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni bernomor 900/7387/204.3/2026 tertanggal 27/10/2026.

Dalam surat yang dijelaskan pada bahan pemberitaan, BKD meminta kepala perangkat daerah memfasilitasi kegiatan aktivasi layanan digital JConnect dan penawaran kredit konsumer Bank Jatim kepada ASN.

Sebanyak 47 perangkat daerah menjadi sasaran kegiatan, termasuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, badan, inspektorat, badan koordinasi wilayah, serta rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan yang direncanakan meliputi sosialisasi produk, konsultasi pembiayaan, simulasi angsuran, informasi penambahan plafon kredit (top-up), serta aktivasi layanan JConnect.

Meski demikian, surat tersebut merupakan permintaan fasilitasi kegiatan. Berdasarkan informasi yang tersedia, belum terdapat ketentuan yang mewajibkan ASN mengambil kredit ataupun target jumlah peminjam.

Transparansi Bunga dan Cicilan Harus Diutamakan

Lilik menilai keberhasilan ekspansi kredit tidak semestinya hanya dihitung dari peningkatan nilai pinjaman yang disalurkan. Bank Jatim juga perlu memperhatikan kualitas pembiayaan dan manfaat produk bagi nasabah.

“Target bisnis perbankan wajar, mestinya ada, tetapi harus disertai prinsip kehati-hatian. Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan, melainkan juga kualitas kredit dan manfaatnya bagi para ASN sendiri. Jangan sampai peningkatan kinerja bank justru menambah beban pegawai,” paparnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut meminta calon nasabah memperoleh penjelasan lengkap mengenai suku bunga, besaran angsuran, jangka waktu pinjaman, biaya tambahan, dan kewajiban lain sebelum menyetujui pembiayaan.

Ia juga mendorong penyediaan konsultasi serta simulasi kredit agar ASN dapat memperkirakan kemampuan membayar cicilan tanpa mengganggu kebutuhan rumah tangga.

Data Pribadi ASN Perlu Dilindungi

Selain kemampuan membayar, Lilik menyoroti penggunaan data pribadi ASN dalam kegiatan pemasaran produk perbankan.

Menurutnya, pemanfaatan data harus memiliki dasar yang sah dan mengikuti ketentuan pelindungan data pribadi. Kegiatan sosialisasi di lingkungan OPD tidak boleh mengesampingkan hak pegawai atas informasi dan pengendalian penggunaan data mereka.

“Data pribadi juga wajib digunakan berdasarkan persetujuan sah dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, transparansi dan perlindungan konsumen perlu dipastikan benar-benar dijalankan,” katanya.

Lilik menegaskan bahwa Bank Jatim sebagai badan usaha milik daerah perlu terus mengembangkan bisnis secara sehat. Namun, peningkatan kinerja harus tetap memperhatikan kesejahteraan nasabah dan pengelolaan risiko kredit.

“Prinsipnya menurut saya sederhana saja, Bank Jatim harus semakin sehat, dan ASN yang dilayani juga harus semakin sejahtera,” pungkasnya.

(Geh)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu