gerbang baru nusantara

Banggar DPRD Jatim Minta SiLPA 2026 Dialokasikan untuk Program Produktif

Badan Anggaran DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi mengoptimalkan pendapatan daerah dan memanfaatkan SiLPA secara selektif dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Dengan pendapatan Rp26,529 triliun dan belanja Rp29,903 triliun, Banggar menekankan pentingnya kesiapan program, efektivitas penyerapan anggaran, serta penguatan kemandirian fiskal.

Anik Hasanah
Senin, 19 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur H. Suwandy menyampaikan rekomendasi Banggar mengenai optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.

Banggar DPRD Jatim Minta SiLPA 2026 Dialokasikan untuk Program Produktif

SURABAYA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah provinsi memastikan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diarahkan pada kegiatan yang siap dilaksanakan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Rekomendasi tersebut disampaikan setelah Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati struktur dan angka dalam pembahasan rancangan perubahan anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan, belanja daerah direncanakan sebesar Rp29,903 triliun, sementara pendapatan ditargetkan Rp26,529 triliun.

Selisih kedua komponen itu menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp3,374 triliun yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto bersumber dari SiLPA.

Banggar Ingatkan Pentingnya Kesiapan Program

Juru Bicara Banggar DPRD Jawa Timur H. Suwandy menekankan bahwa besarnya SiLPA tidak dapat langsung dianggap sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

“Besaran SiLPA akhir tahun hendaknya mencerminkan rasionalitas dan proporsionalitas. Besarnya SiLPA bukan semata prestasi, tetapi juga dapat menjadi indikator perencanaan dan penyerapan yang belum optimal,” ujar Suwandy.

Menurut Banggar, penggunaan SiLPA perlu diprioritaskan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan (readiness criteria). Pertimbangan tersebut diperlukan agar alokasi anggaran dapat direalisasikan secara efektif dan tidak kembali menimbulkan penumpukan dana yang belum terserap.

Banggar juga merekomendasikan agar pembiayaan diarahkan pada sektor produktif yang dapat membantu mengurangi ketimpangan pembangunan.

Optimalisasi PAD Tetap Menjadi Prioritas

Selain penggunaan SiLPA, Banggar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pemungutan.

Suwandy menjelaskan bahwa penetapan target pendapatan perlu mempertimbangkan risiko penerimaan yang tidak mencapai rencana. Namun, kehati-hatian tersebut tidak boleh mengurangi upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan.

“Badan Anggaran memahami penetapan target berbasis prinsip kehati-hatian untuk memitigasi risiko fiscal shortfall. Namun, kami berharap Saudara Gubernur tetap membuka ruang optimalisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pemungutan PAD,” katanya.

Banggar mencatat bahwa target PAD dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 berada di bawah realisasi PAD 2025 yang mencapai Rp18,443 triliun.

Suwandy turut mengingatkan agar kebijakan keringanan dan pembebasan pajak dirancang secara terukur, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan penerimaan daerah.

Pendapatan Transfer dan Aset Daerah Perlu Dioptimalkan

Banggar juga menyoroti proyeksi pendapatan transfer sebesar Rp8,846 triliun. Pemerintah provinsi diminta mencermati perkembangan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan informasi resmi pemerintah pusat.

Di luar pajak dan retribusi, Banggar mendorong penguatan sumber pendapatan melalui pengelolaan kekayaan daerah, pemanfaatan aset, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi.

“Penguatan kemandirian fiskal daerah tidak boleh hanya bertumpu pada pajak dan retribusi. Kami mendorong optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah, aset daerah, dan pelayanan perizinan investasi sebagai sumber penerimaan berkelanjutan,” ujar Suwandy.

Melalui rekomendasi tersebut, Banggar berharap perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta manfaatnya bagi masyarakat Jawa Timur.

(Anik)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu