Komisi C DPRD Jatim Tegaskan Selisih Modal JGU Bukan Beban APBD
Komisi C DPRD Jawa Timur meminta verifikasi modal dan aset PT Jatim Graha Utama dalam pembahasan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda. Modal dasar perusahaan dirancang Rp950 miliar, sedangkan modal disetor tercatat Rp785,82 miliar. Komisi C menegaskan bahwa selisihnya tidak otomatis menjadi kewajiban tambahan penyertaan modal dari APBD.
Komisi C DPRD Jatim Tegaskan Selisih Modal JGU Bukan Beban APBD
SURABAYA — Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa selisih antara modal dasar dan modal disetor PT Jatim Graha Utama (JGU) tidak otomatis menjadi kewajiban tambahan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penegasan itu menjadi salah satu catatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jatim Graha Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Juru Bicara Komisi C DPRD Jawa Timur Multazam Dzikri menyampaikan bahwa Pasal 7 Raperda mengatur modal dasar perusahaan sebesar Rp950 miliar, sementara modal yang telah disetor tercatat Rp785.824.114.000.
Dari jumlah modal disetor tersebut, penyertaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp785.674.114.000 dan penyertaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebesar Rp150 juta.
“Komisi C menekankan perlunya membedakan besaran modal dasar dengan modal yang telah disetor. Selisih keduanya tidak serta-merta menjadi kewajiban tambahan penyertaan modal dari APBD,” ujar Multazam dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (19/10/2026).
Penyertaan Modal Harus Sesuai Dokumen Perusahaan
Komisi C meminta agar nilai modal yang tercantum dalam Raperda dicocokkan dengan dokumen penyertaan modal dan pencatatan perusahaan sebelum regulasi ditetapkan.
Menurut Multazam, kebutuhan penambahan modal pada masa mendatang harus melalui mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan usaha, dan hasil evaluasi pemanfaatan modal sebelumnya.
Selain memastikan ketepatan pencatatan, Komisi C menekankan perlunya kejelasan status aset dan pemanfaatan kekayaan perusahaan. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi bagi daerah.
Ekspansi Usaha dan Pengelolaan Limbah Perlu Kajian Risiko
Perhatian Komisi C juga tertuju pada luasnya bidang usaha yang tercantum dalam Pasal 5 Raperda, mulai dari real estat, konstruksi, perdagangan besar, pergudangan, hingga kegiatan pengelolaan limbah dan pemulihan.
“Komisi C memandang cakupan usaha tersebut perlu diikuti penentuan prioritas yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan keuangan perusahaan,” kata Multazam.
Khusus kegiatan yang berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Komisi C mengingatkan pentingnya pemenuhan perizinan sektoral, kesiapan teknologi, sumber daya manusia, serta pengendalian risiko lingkungan dan operasional.
Komisi C juga meminta agar rencana pembentukan anak perusahaan didasarkan pada kajian kelayakan yang mencakup sumber pendanaan, struktur kepemilikan, dan mekanisme pengawasan. Ekspansi usaha perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap likuiditas serta kewajiban perusahaan induk.
Perubahan Status Harus Diikuti Peningkatan Kinerja
Komisi C menilai perubahan bentuk hukum JGU perlu memberikan kepastian terhadap pengelolaan kekayaan, hubungan dengan pemegang saham, hak dan kewajiban pegawai, serta kerja sama yang telah berjalan.
Ketentuan peralihan dalam Raperda mengatur keberlanjutan aset, perizinan, kegiatan usaha, dan perikatan perusahaan. Komisi C karena itu mendorong inventarisasi dokumen serta penyesuaian administrasi agar proses perubahan bentuk hukum tidak mengganggu operasional.
Raperda juga mengatur penyesuaian anggaran dasar dan dokumen resmi perusahaan paling lama enam bulan sejak peraturan daerah mulai berlaku.
Multazam menekankan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) perlu diterjemahkan ke dalam rencana bisnis, indikator kinerja, serta pengelolaan biaya dan risiko yang dapat dievaluasi.
Dengan demikian, perubahan bentuk hukum PT Jatim Graha Utama menjadi Perseroda diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian administratif, tetapi juga memperkuat tata kelola dan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian Jawa Timur.
(Wan)










