gerbang baru nusantara

Komisi E DPRD Jatim Minta Hibah Dispora 2027 Diawasi Ketat

Komisi E DPRD Jawa Timur meminta Dispora memperketat verifikasi RAB calon penerima hibah senilai Rp41,75 miliar dalam RAPBD 2027. Komisi E juga menyoroti anggaran kepemudaan, transparansi bonus atlet, serta mengusulkan tambahan anggaran untuk KONI dan KORMI.

Wanto
Rabu, 28 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Juru Bicara Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).

SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) memperketat verifikasi rencana anggaran biaya (RAB) calon penerima hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan hibah sesuai ketentuan dan tidak dialokasikan bagi belanja operasional rutin yang dilarang.

Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2027 di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (28/10/2026).

Dari total rencana pagu Dispora sebesar Rp115,928 miliar, belanja hibah dialokasikan Rp41,75 miliar atau sekitar 36 persen. Besarnya porsi tersebut menjadi perhatian Komisi E dalam memastikan kejelasan peruntukan dan pertanggungjawaban anggaran.

Komisi E Minta Larangan Belanja Operasional Dipertegas

Hikmah menegaskan bahwa pemeriksaan dokumen calon penerima hibah harus memperhatikan pembatasan penggunaan anggaran sebagaimana ketentuan yang dirujuk dalam pembahasan.

“Dokumen secara eksplisit mengakui batasan penggunaan dana hibah berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang melarang pembiayaan operasional rutin dari dana hibah,” tegas Hikmah.

Komisi E juga meminta ketentuan tersebut dituangkan secara jelas dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sehingga hak, kewajiban, dan batasan penggunaan dana dapat dipahami penerima hibah sejak awal.

“Komisi-E meminta klausul larangan tersebut dicantumkan secara tegas dalam NPHD,” ujarnya.

Berdasarkan rincian awal RAPBD 2027, alokasi hibah Dispora mencakup KONI Jawa Timur sebesar Rp30 miliar, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Rp10 miliar, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Rp1,5 miliar, serta Pengurus Provinsi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Rp250 juta.

Usulan Tambahan Anggaran KONI dan KORMI

Di tengah pengetatan pengawasan hibah, Komisi E turut mengusulkan penambahan dukungan anggaran bagi organisasi keolahragaan.

“Selain itu Komisi E merekomendasikan tambahan anggaran untuk KONI sebesar Rp55 miliar dan untuk KORMI sebesar Rp2 miliar,” jelas Hikmah.

Total tambahan yang diusulkan mencapai Rp57 miliar. Namun, rekomendasi tersebut masih merupakan bagian dari pembahasan RAPBD 2027 dan belum berarti telah disetujui dalam APBD.

Untuk memperjelas penerapan aturan hibah, Komisi E juga meminta pembahasan bersama Bappeda, Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektorat Jawa Timur.

Anggaran Pemuda dan Bonus Atlet Turut Dievaluasi

Selain dana hibah, Komisi E menyoroti alokasi pemberdayaan pemuda yang direncanakan sebesar Rp2,725 miliar atau sekitar 2,35 persen dari total pagu Dispora. Komisi meminta perhatian lebih besar terhadap program kepemudaan dalam penyusunan anggaran.

Komisi E juga meminta penjelasan terperinci mengenai Belanja Prioritas Gubernur sebesar Rp14,35 miliar, rasionalisasi belanja pegawai, serta rencana belanja modal infrastruktur olahraga.

Sementara itu, alokasi bonus atlet sebesar Rp13 miliar turut menjadi perhatian dari sisi keterbukaan mekanisme penyaluran. Komisi E meminta agar kriteria dan daftar penerima bonus dapat diakses secara transparan.

“Komisi-E meminta mekanisme, kriteria, dan daftar penerima bonus atlet dipublikasikan secara terbuka,” kata Hikmah.

Komisi E berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan RAPBD Jawa Timur 2027 agar pengelolaan anggaran Dispora berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Anggaran bukan sekadar deretan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dikelola dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Hikmah.

(wan)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu