Dewan Apresiasi Sepuluh Tahun Kepemimpinan Pakde Karwo Dan Gus Ipul

Dewan Apresiasi Sepuluh Tahun Kepemimpinan Pakde Karwo Dan Gus Ipul

Pencapaian Pemerintah Provinsi Jatim selama sepuluh tahun dipimpin Gubernur Soekarwo (Pakde Karwo) dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendapatkan apresiasi dari DPRD Prov. Jatim. Hamy Wahjunianto, Anggota DPRD Jatim menilai bahwa pembangunan di Jatim telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Kami melihat kinerja pemprov dengan membandingkan indikator keberhasilan yang diakui oleh dunia. Hasilnya, memang cukup positif," kata Hamy.

Ia mencontohkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim yang meningkat tiap tahunnya. Misalnya, pada 2017 silam, IPM di Jatim menyentuh angka 70,27 atau tumbuh 0,76 dibanding 2016 yang baru sebesar 69,74. "Di dalam hal ini, naik cukup signifikan," kata Hamy yang kini berada di Komisi A DPRD Jatim ini.

Sebaliknya, pihaknya justru tak berharap pemerintah terlalu membangun besar-besaran namun tak banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat. "Kami justru tidak tertarik dengan pemerintah yang jor-joran membangun bangunan ikonik, namun tidak berdampak," katanya. Termasuk untuk membangun ikonik yang menunjukan era pemerintahan tertentu. "Ikonik itu bermanfaat apa tidak? Kalau tidak, sebaiknya tidak usah," kata pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim yang membawahi bidang pembangunan ini.

Ia lantas mencontohkan beberapa bangunan yang kurang maksimal selama ini. Misalnya, adanya Puspa Agro yang dibangun pada era Gubernur Jatim, Imam Utomo. "Misalnya, pasar Puspa Agro. Apakah berfungsi? Kan tidak maksimal. Sebabnya apa? Karena tidak ditopang dengan pembangunan infrastruktur yang tangguh," katanya.

Sehingga, karena tidak diikuti dengan penguatan operatornya, berpotensi mangkrak. Sebenarnya, maksudnya baik, namun kurang berkesinambungan," kata politisi PKS ini. Selain pembangunan yang cukup positif, DPRD Jatim tetap memberikan beberapa catatan pembangunan yang belum signifikan. Misalnya, perkembangan Jalur Lintas Selatan yang baru mencapai 65 persen.

"Saat ini, pemerintah provinsi belum berhasil dalam menekan indeks gini ratio (ketimpangan ekonomi). Sebab, JLS belum selesai," kata mantan Ketua DPW PKS Jatim ini. "Pemerintah provinsi sebenarnya telah mengeluarkan Rp. 500 miliar untuk mempercepat membangun JLS, proyek nasional yang ditopang oleh pemerintah provinsi. Sayangnya, setelah Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) diganti, perhatian terhadap JLS menjadi berkurang," ceritanya.

Pihaknya berharap beberapa pencapaian pemerintah saat ini bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. "Kami menilai pemerintah saat ini mendapat 8. Masih on the track, namun juga harus ada beberapa yang disempurnakan," katanya