DPRD Dukung Gubernur Turunkan Angka Kemiskinan di Jatim

DPRD Dukung Gubernur Turunkan Angka Kemiskinan di Jatim

Pernyataan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan angka kemiskinan di pedesaan Jawa Timur paling tinggi di Pulau Jawa mendapat reaksi DPRD Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario mengatakan, data desa miskin di Jawa Timur tertinggi di Pulau Jawa memang mengejutkan. Meski ia mengetahui sejak lama..

Politisi Partai Gerindra ini berharap semua kalangan turut andil menurunkan angka kemiskinan tersebut. “Kemiskinan bisa berimbas ke permasalahan lain seperti masalah sosial hingga tingkat pendidikan,” tandas Tjutjuk Sunario, Selasa (12/3).

Dia menyampaikan sudah seharusnya keterlibatan perempuan di pedesaan dimaksimalkan untuk program pemberdayaan ekonomi. “Mereka bisa diberikan pelatihan atau pendampingan dalam bidang kewirausahaan untuk pemberdayaan ekonomi,” terang dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia per September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Angka kemiskinan turun dibanding periode sama 2016 yang mencapai 27,77 juta orang.

Akan tetapi, jika dihitung berdasarkan standar Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan lebih banyak dari yang dirilis BPS. Pasalnya, dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp 387.160 per kapita per bulan.

Sementara itu, garis kemiskinan Bank Dunia adalah sebesar USD 1,9 per hari, atau setara Rp 775.200 per bulan (kurs 13.600). “Jika diukur dengan standar bank dunia, maka angka kemiskinan bisa lebih dari dua kali lipat,” terang dia.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan angka kemiskinan di pedesaan Jawa Timur paling tinggi di Pulau Jawa.

“Yakni 15,1 persen, dan ini jauh di atas rata-rata nasional,” terang Khofifah saat menghadiri HUT ke-44 IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) di Surabaya, Senin (11/3).

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini,  merekomendasikan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) ikut blusukan ke desa-desa dan melakukan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)