DPRD Berharap Pendidikan Karakter Ditanamkan Sejak PAUD
DPRD Berharap Pendidikan Karakter Ditanamkan Sejak PAUD
DPRD Berharap Pendidikan Karakter Ditanamkan Sejak PAUD
DPRD Jawa Timur berharap pendidikan karakter diterapkan mulai sejak dini, sehingga perlu dikembangkan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), baik dalam bentuk kelompok belajar, maupun playgroup.
"Anggaran dari di pemprov itu miskin sekali sehingga baru bisa di cover oleh kabupaten kota. Perlu ada dana pendampingan karena untuk membentuk karakter yang bagus dan SDM gurunya harus bagus," kata Anggota DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, di Surabaya, Senin (11/3).
Ketika ngomong SDM, maka guru juga harus bagus yang diikuti dengan kesejahteraan. Sementara program pemerintah provinsi miskin sekali. Mengingat tidak ada subsidi yang kuat dari pihak pemerintah terutama provinsi, seperti dana bosda untuk anak TK Paud. Maka dilakukan swadaya dari masyarakat sendiri.
"Nah ini perlu sentuhan karena pembentukan karakter. Itu kan masa emas usia emas itu kan di usia TK usia PAUD," pungkasnya.
Pasca pengalihan pengelolaan SMA/SMK negeri dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, pihak sekolah tidak lagi menerapkan muatan lokal menjadi mata pelajaran. Mengingat penerapan muatan lokal tidak ada landasannya di regulasi tingkat provinsi, hanya di kabupaten/kota.
DPRD berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa bisa menerbitkan regulasi terkait muatan lokal. Mengingat dampak dari implikasi global dapat mengancam moral, dan etika. Ketika pelajaran agama di kurikulum tidak ada kewajiban, maka sekolah negeri gersang keagamaan.
"Kalau bisa komisi yang terkait menjadi inisiator untuk penyelenggara pendidikan soal muatan lokal. Melakukan kebijakan itu bisa di produk Kembali, " pintanya.
Politisi asal PKB itu mengaku dulu SMA/SMK negeri di Kabupaten Sidoarjo ada muatan lokal pendidikan berbasis agama sehingga ada tambahan 2 jam di sekolah negeri. Mengingat Pemkab Sidoarjo mempunyai Perda muatan lokal.
"Karena menjadi kewenangan provinsi yang tidak ada aturan muatan lokal, akhirnya banyak kabupaten kota tidak pakai itu, termasuk Sidoarjo. Penting ini," kata Anik.










