DPRD Desak Pemerintah Stop Impor Beras

DPRD Desak Pemerintah Stop Impor Beras

Melimpahnya stok beras di petani nampaknya belum membuat petani tenang karena masih dihantui adanya impor beras oleh pemerintah. Dengan adanya impor beras, petani mengalami rugi besar karena harga beras anjlok sementara stok masih banyak.

Anggota Komisi B  DPRD Jawa Timur, Suhermin mengatakan, 80 persen masyarakat di Jember dan Lumajang adalah petani. Mereka mengandalkan hasil bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya menanam padi.

"Selema ini masyarakat Jember Lumajang mengandalkan hasil pertanian seperti beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika beras terjual banyak dan harga tidak anjlok petani bisa sejahtera," kata Suhermin.

Suhermin menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan impor beras. Padahal kondisi riil di lapangan stok beras masih banyak. Akibatnya banyak petani yang mengeluh karena harganya anjlok. Sementara stok-stok di gudang tidak terserap karena masyarakat beralih membeli beras impor yang harganya cenderung lebih murah.

"Jika pemerintah ingin melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, maka jangan impor karena merugikan petani," pintanya.

Dia mengatakan, secara garis beras impor beras kecenderungannya meningkat di tahun-tahun mendatang. Hal ini jika pemerintah tidak melakukan antisipasi dengan mendorong peningkatan produksi di dalam negeri.

‎"Impor bisa meningkat, mengingat konsumsi meningkat. Tapi untungnya kita sudah punya data yang valid," tandas dia.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2000, impor beras tercatat sebesar 1,35 juta ton. Kemudian naik pada 2001 mencapai 644 ribu ton, 2002 sebanyak 1,8 juta ton, 2003 sebanyak 1,4 juta ton, 2004 sebanyak 236 ribu ton, 2005 sebanyak 189 ribu ton, 2006 sebanyak 438 ribu ton.

Kemudian 2007 sebanyak 1,4 juta ton, 2008 sebanyak 289 ribu ton, 2009 sebanyak 250 ribu ton, 2010 sebanyak 687 ribu ton.

Kemudian pada 2011 sebanyak 2,75 juta ton, 2012 sebanyak 1,81 juta ton, 2013 sebanyak 472 ribu ton, 2014 sebanyak 844 ribu ton. Selanjutnya di 2015 sebanyak 861 ribu ton, 2016 sebanyak 1,28 juta ton, 2017 sebanyak 305 ribu ton dan 2018 sebanyak 2,25 juta ton.

Selain impor, politisi PPP itu juga mendorong agar desa-desa wisata dapat dikembangkan. Seiring Komisi B melakukan pembahasan Raperda tentang Desa Wisata yang segera disahkan. Dirinya sedang melakukan penataan karena banyak desa wisata yang memiliki potensi memberi daya tarik wisata. Seperti halnya tempat wisata Ledokombo, Jember.

"Kelompok masyarakat yang menggunakan desa wisata kecil-kecilan. Belum masuk kategori besar. Butuh perhatian pemerintah," paparnya.