Kecewa Dengan Kinerja BPJS yang Memberlakuksn Denda Tanpa SosialisasiSosialisasi

Kecewa Dengan Kinerja BPJS yang Memberlakuksn Denda Tanpa SosialisasiSosialisasi

Pemberlakuan denda oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sampai mencekik leher sangat disesalkan Dewan. Karenanya wakil rakyat setuju jika hal itu dikembalikan lagi dengan Sistem Jamkesda.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Abdul Halim menegaskan dengan kondisi ekonomi seperti ini seharusnya pemerintah lewat BPJS memberikan kelonggaran. Mengingat untuk makan saja sudah kebingungan dengan melambungnya harga bahan pokok apalagi untuk berobat.

"Saya banyak menemukan masyarakat kita yang setiap bulan membayar BPJS, lalu mereka lama tidak berobat namun kemudian masuk rumah sakit antara1-2 bulan tapi mereka tidak bisa membayar dengan alasan ekonomi, tapi disisi lain ketika mengklaim dengan BPJS ditolak. Ini lantaran mereka harus melunasi beserta dendanya dan baru 15 hari kemudian baru bisa menggunakan BPJS,"tegas politikus asal Partai Gerindra.

Kondisi inilah kemudian memantik protes dari masyarakat. Untuk itu sudah saatnya pemerintah harus hadir di tengah=tengah masyarakat untuk menyelesaikan BPJS yang sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Seperti diketahui Bu Lina (73) asal Surabaya mengaku banyak dibohongi BPJS saat melunasi tunggakan. Saat itu petugas tidak memberikan solusi terkait berapa  hari tenggang waktu yang harus dilalui setelah pelunasan.

TIba-tiba orangtua lima hari kemudian harus opname infeksi saluran kencing di RS Soewandie  tiba-tiba harus bayar denda lagi dengan alasan karena belum 10 hari dari membayar denda. Tentunya saya kaget dan hal ini tidak pernah disosialisasikan. Dan saya sangat kecewa,"tegas Saiful dengan nada berapi-api.