Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Tak Ada Upaya Privatisasi PDAB

Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Tak Ada Upaya Privatisasi PDAB

Usulan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jatim menjadi bentuk perseroan diharapkan tak mengarah ke upaya privatisasi. Sebab, hal ini dikawatirkan justru akan memberatkan masyarakat. 

Hal ini disampaikan Fraksi PDI Perjuangan pada Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan Bentuk Hukum PDAB Jatim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, Kamis (20/6/2019). Fraksi PDI Perjuangan meminta ketegasan Pemrov terkait kepemilikan saham kedepan.  

"Apakah sempat terbesit rencana (Pemrov Jatim) untuk menjual sebagian saham dari PDAB ini kepada swasta (Privatisasi) PDAB?," kata Gatot Supriyadi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan pada Penyampaian Pandangan Umum di Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis ( 20/6)

"Ketegasan ini penting karena yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai terjadi upaya privatisasi air bersih," kata Gatot menambahkan.  

Pihaknya menilai privatisasi PDAB justru akan merugikan masyarakat umum. "Kita harus belajar dari pengalaman buruk privatisasi PDAM di daerah lain di Indonesia," sindirnya.  

Selain dengan pihak swasta, pihaknya juga meminta kejelasan kepada Pemrov Jatim terkait pembagian aset saham kepada pemerintah daerah. "Sejauh mana dimungkinkan untuk membagi sebagian aset saham kepada pemerintah kabupaten/kota yang terdampak?," katanya.  

Mengingat, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan melayani kebutuhan di lima daerah. Di antaranya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, hingga Surabaya.  

Selain itu, pembentukan PT Air Bersih Jawa Timur (Perseroda) diharapkan dapat meningkatkan sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Pada 2018, PDAB telah membukukan laba sebesar Rp. 4,12 milyar.

"Berapa potensi kenaikan PAD yang akan dihasilkan dari perubahan bentuk hukum ini? Berapa persen kenaikannya?," katanya.

"Kami berharap pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari semangat dan jiwa ekonomi berdikari. Salah satu bentuk ekonomi berdikari adalah memperkuat dan mengoptimalkan peran BUMD," katanya