DPRD Jatim Minta Baperwil Bisa Maksimalkan Potensi dan Minimalisir Kekurangan Wilayah

DPRD Jatim Minta Baperwil Bisa Maksimalkan Potensi dan Minimalisir Kekurangan Wilayah

Kinerja Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Jawa Timur masih jadi sorotan kalangan DPRD Jawa Timur. Pasalnya, kendati kewenangannya bertambah namun kinerjanya dinilai belum optimal, sehingga berbagai persoalan di Jawa Timur masih menumpuk.

Berdasarkan pengamatan DPRD Jatim, selama bulan Ramadhan lalu, Baperwil hanya bisa membikin pasar murah. "Saya rasa itu pekerjaan yayasan seperti saat saya di YDSF padahal kerja Baperwil harusnya lebih dari itu," ujar Hamy Wahyunianto anggota Komisi A DPRD Jatim, Rabu (26/6/2019).

Sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, pihaknya sudah mengatakan kepada Gubernur Jatim sebelumnya yakni Soekarwo bahwa prioritas Pemprov Jatim setidaknya ada tiga.

Pertama, masalah IPM (Indek Pembangunan Manusia). Mengingat, Jatim masih menempati peringkat ke-15 dari 34 Provinsi di Indonesia. "Bahkan di Pulau Jawa, kita masih tertinggal dibanding DKI Jakarta dan Jawa Barat," ujar Hamy Wahyunianto.

Sedangkan prioritas kedua adalah masalah kemiskinan. Mengingat, angka kemiskinan Jatim masih diatas rata-rata kemiskinan nasional. "Tingkat kemiskinan Jawa Timur masih 11,0 persen sementara rata-rata nasional hanya 10 persen," jelas mantan Ketum DPW PKS Jatim ini.

Kemudian prioritas yang ketiga adalah Gini Ratio (disparitas). Sebab gini ratio Jatim masih cenderung naik turun, sehingga ketimpangan antar wilayah selama ini belum bisa dituntaskan dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Khususnya disparitas antara wilayah utara dan selatan Jatim.

"Saya yakin jika pembangunan jalur lintas selatan rampung maka disparitas antar wilayah di Jatim bisa dipangkas," ujar Hamy.

Gini ratio Jatim saat ini masih berkisar 3,7 hingga 3,8 persen (September 2018). Namun pada September 2017 sempat 4,14 persen, padahal batas maksimal Gini Ratio adalah 4 persen.

"Ini yang mudah diukur oleh DPRD Jatim sehingga harusnya tugas dan fungsi Baperwil yang diperluas juga untuk mengatasi tiga hal tersebut," harap Politisi asal Surabaya.

Ia mencontohkan, problem Baperwil Bojonegoro yang membawahi wilayah Pantura adalah kalau musim kemarau mengalami kekeringan (kekurangan air bersih) dan saat musim hujan kebanjiran.

"Tugas Baperwil adalah bagaimana bisa memaksimalkan keuanggulan yang dimiliki daerah dan meminimalisir kekurangan yang ada," harap anggota Fraksi PKS DPRD Jatim. Begitu juga di Baperwil Malang yang memiliki potensi wisata dan agrobisnis. Lalu di Baperwil Jember punya potensi geothermal. 

Menurut Hammy infrastruktur sebenarnya sudah cukup memadai seperti dobel track alur Pantura dan Jalur tengah sudah selesai. Bahkan jalan tol juga sudah menyambung serta pelabuhan juga sudah merata dan representatif.

"Pekerjaan Rumah kita tinggal wilayah Selatan Jatim karena JLS baru 60 persen. Kita juga bersyukur Bappenas sudah mengucurkan dana 2,5 triliun bantuan pinjaman soft loan dari IDB tapi kebutuhan membengkak menjadi 4,5 triliun," ungkap Hammy.

Ia berharap Baperwil di Jatim lebih proaktif koordinasi dengan semua stake holder dan kalau bisa sebelum pembahasan APBD masing-masing Kabupaten/Kota agar ide-ide dari provinsi bisaa diakomodir Kabupaten/Kota.

"Kalau memungkinkan juga melibatkan BUMN dan pihak swasta untuk memanfaatkan CSR karena selama ini kurang dikordinasi dengan baik sehingga kurang tepat sasaran kurang optimal," pungkasnya