DPRD Minta BPBD Segera Antisipasi Bencana Kekeringan Di Jatim

DPRD Minta BPBD Segera Antisipasi Bencana Kekeringan Di Jatim

Musim kemarau sudah dimulai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur harus bersiap menghadapi bencana kekeringan yang kerap terjadi di beberapa daerah di Jatim. Bahkan Komisi E DPRD Jatim meminta BPBD untuk mengantisipasi bencana kekeringan di Jatim dengan segera membuat rancangan anggaran dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). 

Catatan BPBD Jatim, dari 38 Kabupaten/Kota itu ada 24 Kabupaten yang berpotensi yaitu 180 kecamatan, 556 desa yang akan mengalami kekeringan.

"Nanti pada saat pembahasan P-APBD ini jauh-jauh hari sudah dialokasikan. Jangan tiap tahun kekeringan secara terus menerus," terang Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo.

Hartoyo Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini, juga meminta BPBD Jatim segera memetakan wilayah mana saja yang terdampak kekeringan dan harus tanggap ditangani. "Jangan setiap tahun kekeringan secara terus menerus. Mulai sekarang BPBD itu membuat suatu rancangan anggaran agar setiap tahun tidak masalah itu-itu saja. Di samping itu juga harus ada solusinya," tegasnya.

Bencana kekeringan di Jatim, lanjut Hartoyo, sudah sering terjadi dan merupakan peristiwa tahunan. Meski demikian, pihaknya menjelaskan bahwa tidak semua bisa diatasi karena  masalah setiap tahun.

"Tapi itu harus diantisipasi. Artinya, bencana kekeringan itu bisa dibelikan bor atau dibuatkan embung, itu kan bisa. Nah, terus kekeringan itu di daerah mana, apa setiap tahun itu meningkat apa berkurang. Jangan sampai kekeringan terus tanpa adanya perubahan, ini kan tidak bagus,"ujarnya. 

Disinggung terkait data jumlah alat pendeteksi bencana di masing-masing daerah, Hartoyo mengaku belum mendapatkan laporan dari BPBD Jatim terkait jumlah alat yang masih berfungsi ataupun tidak. "Kami belum dilapori jumlahnya berapa dan yang masih berfungsi atau tidak. Kami ingin tahu karena ini menyangkut kesiapan dalam antisipasi bencana di Jatim,” tandasnya