DPRD Perubahan Struktur Organisasi Berdampak SDM

DPRD: Perubahan Struktur Organisasi Berdampak SDM

DPRD Jawa Timur menilai perubahan Struktur Organisasi akan berdampak pada jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi. Maka dengan adanya penambahan kewenangan penanaman modal yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM, bisa menjadi persoalan tersendiri. 

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Yayuk Padmi Rahayu menegaskan, perubahan terhadap Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) Provinsi Jawa Timur harus diimbangi kesiapan anggaran untuk melakukan rekrutmen pegawai baru. Mengingat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, pelayanan dimaksud menjadi tugas dan fungsi bidang. 

Yayuk menyebut perubahan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan PTSP harus sesuai dengan tipologi kondisi, beban kerja dan kewenangan fungsi PTSP yang sangat luas. Di mana pada Tahun 2018 urusan pelayanan lintas sektor mencapai 210 izin dari 19 sektor dengan total 24.568 izin/non izin yang diterbitkan dengan nilai investasi sebesar Rp23,54 trilyun setahun. 

"Pemprov memakai nomenklatur Badan Penanaman Modal dan PTSP sehingga perlu disesuaikan. Karena pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan UPT Pelayanan dan Perizinan Terpadu," terang Yayuk, Selasa (2/7/2019).

DPRD berharap agar perubahan terhadap Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan PTSP dalam pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan semakin baik. Selain itu mewujudkan perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan prima; dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

"Tapi catatan kami ada beberapa kendala perizinan  penanaman modal yakni Tim Koordinasi Teknis yang membuat Birokrasi dianggap lama oleh pelaku usaha, dan kegiatan percaloan yang menghambat kegiatan perizinan," paparnya.

DPRD juga menyayangkan kurangnya inovasi Pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan beberapa upaya seperti program sehari pasti jadi, program izin paket, dan atau menciptakan standar operasional pelayanan