Berikut Solusi Dan Masukan DPRD Untuk Atasi Kekeringan Di Jatim
Berikut Solusi Dan Masukan DPRD Untuk Atasi Kekeringan Di Jatim
Berikut Solusi Dan Masukan DPRD Untuk Atasi Kekeringan Di Jatim
Kekeringan di musim kemarau, yang melanda sebagian besar daerah di Jawa Timur setiap tahun, membuat anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto angkat bicara dengan memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah daerah dan kabupaten/kota di Jatim.
Menurut Agus Dono Wibawanto, pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota harusnya ada langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang. “Jangka panjangnya adalah bagaimana daerah-daerah yang selama ini terjadi bencana harus diprioritaskan penanganannya.” ujar Agus Dono politisi asal Fraksi Partai Demokrat Jatim ini ditemui di DPRD Jatim.
Penanganan jangka panjang, lanjut Agus Dono pembenahanannya harus dilakukan di hulu dulu, dengan menghijaukan wilayah hutan. “BPBD Jatim maupun kabupaten dan Biro Sumber Daya Alam kan sudah punya peta, dimana wilayah-wilayah waktu hujan kebanjiran dan kering kekeringan, itulah sasaran penghijauan,”paparnya.
Diakui Agus. semenjak menjadi Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2009-2014, pihaknya sudah mengusulkan setiap daerah dibuatkan embung. Manakala hal itu sudah dijalankan pasti wilayah kekeringan tidak akan kerepotan.
“Tiap tahun diulang-ulang. Mereka (pemerintah, red) punya niat tidak?. Karena ini urusan sosial. Kita juga sudah sepakat bahwa persoalan-persoalan alam itu diprioritaskan. Ini menjadi tidak elok kalau setiap tahun kita kebingungan mengalami kekeringan dan kebanjiran. Tapi, kepedulian dan keprioritasan itu tidak pernah dilihat,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Agus, wilayah yang terdampak kekeringan ada perusahaan yang bisa mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pemerintah harus hadir dan mengarahkan CSR perusahaan ke sana dan menjadikan skala prioritas,”pinta politisi asal Malang.
Kekeringan akan berdampak luas terhadap berbahagai sektor. Mulai dari pertanian hingga sektor perekonomian lantaran biaya yang dikeluarkan masyarakat semakin banyak.
“Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim harusnya didukung oleh OPD dan tingkat II. Semua komponen harus mendukung seperti membuat rancangan jangka pendek, menengah dan panjangnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada musim kemarau 2019 mengakibatkan 14 kabupaten di Jatim mulai mengalami kekeringan. Dari 14 kabupaten yang mengalami krisis air, empat daerah telah mendapat sokongan bantuan dari Pemprov Jatim. Yakni Pacitan, Ponorogo, Banyuwangi dan Bondowoso.










