Harus Ada Edukasi dan Perlindungan Pengemudi Bentor

Harus Ada  Edukasi dan Perlindungan Pengemudi Bentor

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta dan berharap kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pengemudi Becak Motor (Bentor) dengan memberikan edukasi dan melindungi pengemudi.

Anggota DPRD Jatim, Suli Da'im ditemui usai bertemu dengan pengemudi bentor di DPRD Jatim, Selasa (6/8) mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap pemerintah yang membatasi pengoperasian becak motor (bentor) di sejumlah tempat.

Menurutnya, transportasi bentor menjadi satu-satunya harapan para pengemudi tersebut untuk menghidupi keluarga. Penyitaan bentor oleh pemerintah dinilai terlalu represif dan membatasi hak masyarakat dalam mencari lapangan kerja. "Seharusnya, tak serta merta dieksekusi. Sebab, ini taruhan hidup kebutuhan keluarga," katanya. 

Di sisi lain, keberadaan bentor juga amat dibutuhkan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan bentor di beberapa wilayah.  Oleh karenanya, ia lantas memberikan alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah. Suli mengutip penjelasan Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DLLASDP) Kementerian Perhubungan, Eddy Gunawan.

Suli menyebut Eddy pernah mengusulkan amandemen UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuannya, demi mengakomodir para becak motor. Ia mendukung pernyataan Eddy dan berharap adanya payung hukum yang mendukung keberadaan becak motor. "Tanpa adanya amandemen tersebut, sulit untuk mengakomodir keberadaan bentor yang kini tumbuh pesat untuk transportasi kalangan menengah kebawah tersebut," katanya.

Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada para pengemudi bentor. Di antaranya, pembatasan bentor di jalan-jalan tertentu. "Bentor hanya perlu pembatasan wilayah, bukan dilarang beroperasi sama sekali," jelasnya.

Selain itu, untuk memberikan jaminan keamanan bagi penumpang, politisi PAN ini juga mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan pentingnya uji KIR. "Paling tidak, pemerintah dapat memberikan alternatif perangkat apa saja yang dibutuhkan oleh motor agar aman bagi penumpang," tegasnya.

Selain itu, pemerintah naik daerah, provinsi, maupun pusat harus bersinergi menyelesaikan masalah ini. "Bentor tidak tumbuh di satu-dua kota saja, namun sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah dengan berbagai modifikasinya. Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah," pungkasnya.

Seperti diketahui, ratusan sopir becak motor (bentor) mendatangi DPRD Jatim, sampaikan dua tuntutan utama, Senin (5/8/). Tuntutan itu berawal dari penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dishub Kota Surabaya Linmas, Polrestabes Surabaya beberapa waktu lalu.

Kuasa hukum massa, M Sholeh mengungkapkan kedatangan mereka ke DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya itu, untuk menyampaikan beberapa tuntutan. "Pertama, membebaskan bentor-bentor yang sudah ditangkap oleh Satpol PP maupun kepolisian," kata Sholeh, Senin (5/8).

Kedua, tuntutan ratusan sopir bentor itu adalah agar dibuatkan satu regulasi yang mengatur tentang beroperasinya bentor di Surabaya bahkan di seluruh Jatim. "Entah itu Perda atau apa, intinya yang bisa melindungi mereka," ucapnya