Khofifah Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Khofifah: Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai mengikuti rapat paripurna  penandatanganan persetujuan bersama terhadap Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2019, menjelaskan, mengawal kepentingan rakyat. Salah satunya menyelesaikan rancangan peraturan daerah (raperda) yang harus diselesaikan anggota DPRD Jatim perdiode 2014-2019 yang akan mengakhiri purna tugas, akhir Agustus  2019 mendatang. “Ada empat paripurna lagi, akan ada rapat banmus. Saya menugaskan Sekda untuk mengikuti rapat banmus yang menjadi prioritas DPRD, dan harus dikomunikasikan dengan tugas-tugas Pemprov Jatim,” tutur Khofifah.

Gubernur Jatim ini menambahkan, meminta Sekdaprov Jatim mengkomunikasikan beberapa hal dengan DPRD Jawa Timur yang harus dituntaskan sebelum masuknya anggota DPRD Jatim yang akan datang.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menegaskan, ada program gubernur yang masuk dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2019, diantaranya penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). “IPM Ini diantaranya soal pendidikan, kesehatan dan daya beli, harus banyak yang dilakukan,” terang Heru Tjahyono.

Ia menegaskan, Pemprov  Jawa Timur melakukan kebijakan di bidang peternakan, pertanian. “Termasuk bidang pendidikan, kesehatan,” tandas dia.

Terkait penyertaan modal di BUMD, Heru Tjahyono membenarkan. Penyertaan modal ini bukan pada semua BUMD milik Pemprov Jawa Timur. Penyertaan modal diberikan pada Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Propinsi Jawa Timur yang penganggarannya melalui APBD