DPRD Berharap Pemprov Jatim Melakukan Tender Proyek Lebih Awal

DPRD Berharap Pemprov Jatim Melakukan Tender Proyek Lebih Awal

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap dan meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berani melakukan lelang tender proyek lebih awal. Hal ini dilakukan agar serapan anggaran mulai triwulan ketiga sampai keempat bisa meningkat dan tidak terjadi lagi serapan rendah. 

Hal Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Ir. H. Artono saat memberikan jawaban komisi D terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 di rapat paripurna, Selasa (27/8).

Menurutnya, program dan kegiatan yang telah masuk agenda KUA – PAS seharusnya tender segera dilaksanakan setelah KUA – PAS, dan dengan adanya tender lebih awal ini juga bisa mendukung pelaksanaan sistem akutansi  secara akrual yang dimulai tahun 2017 lalu. “Dengan proses lelang yang lebih awal juga mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan segera,”ujar Artono politisi asal fraksi PKS Jatim ini.

Artono juga menyampaikan, Komisi D juga telah melakukan pembahasan Perubahan APBD 2019 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra berjalan dengan suasana dinamis. Dimana OPD di mitra Komisi D untuk perubahan APBD 2019 ini mengalami peningkatan seluruhnya, meskipun kenaikannya tidak signifikan.

Adapun OPD mitra komisi D yang mengalami kenaikan, di ESDM untuk kegiatan peningkatan kelistrikan. Dimana saat ini masih ada ribuan rumah tangga di wilayah Kepulauan Sumenep belum memperoleh sambungan listrik, dan juga wilayah kawasan Timur Jatim seperti Probolinggo, Bondowoso dan Banyuwangi. Dimana ESDM tambahan 90 persen di perubahan APBD 2019, sehingga belanja langsung ini menjadi sebesar Rp. 37  Miliar 315 juta 70 ribu rupiah. “Kami rekomendasikan, percepatan penyediaan pembangkit listrik melalui program provinsi dan program nasional,”ujarnya.

Kemudian terkait pertambangan di Jatim, pihaknya meminta ESDM untuk memperluas sosialisasi dan fasiltasi izin usaha tambang khususnya untuk usaha kerakyatan. Bahkan pihaknya ESDM menambah personil untuk keperluan perizinan, terutama tenaga verifikasi lapangan. Juga perlu melakukan koordinasi dengan dinas di kabupaten/kota. “Kami minta untuk pertambangan ini jangan terlalu berbelit – belit, dan lama serta mahal. Bahkan jangan sampai terjadi percaloan dan KKN dalam urusan izin tambang ini,”harapnya.

Kemudian untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komisi D merekomendasikan untuk segera menyelesaikan pengandaan lahan dan mulai berdirinya konstruksi pusat pengelolahan limbah (PPLI) B3 pada tahun ini. “Kami mengapresiasi ada tambahan anggaran di DLH yang cukup besar. Tapi kami harap DLH dapat menyelesaikan pengelolaan limbah B3 tersebut,”pintanya