Langkah Antisipatif Atasi Kekeringan, Komisi B Minta Pemerintah Pusat Libatkan Pemprov dan Pemkab

Langkah Antisipatif Atasi Kekeringan, Komisi B Minta Pemerintah Pusat Libatkan Pemprov dan Pemkab

Maraknya kekeringan di Jawa Timur yang menimpa di 25 Kab/Kota membuat trenyuh Komisi B DPRD Jatim. Pasalnga dengan meluasnya kekeringan akan berimbas pada tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Moh Zainul Lutfi menegaskan dampak kekeringan di 25 kab/kota di jatim sudah di prediksi BMKG sejak dini antara Juli sampai Oktober  Seharusnya langkah antisipatif di lakukan dan terukur sehingga ada solusi. Karena di sinilah krisis pangan terjadi dan berdampak pada kemiskinan.

"Harus ada langkah jangka panjang dan jangka pendek yang dilakukan agar ada solusi yang konkrit dari pemerintah provinsi. Paling utama ada sinergi antara pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten2 yang terjadi krisis air,"tegas politisi asal PAN ini.

Diantaranya untuk solusi jangka pendek droping air di sejumlah wilayah  oleh BPBD. Pembuatan sumur bor, perbaikan saluran imigrasi serta pipanisasi untuk wilayah yang dialiri air dari pegunungan, serta pembuatan waduk sebagai tadah hujan.

"Karenanya saya setuju jika semuanya dibicarakan bersama. Pasalnya wilayah atau kab/kota yang lebih detail mengetahui kondisi wilayahnya.  Insya allah kekeringan segera terselesaikan," tegasnya.