Alasan Disparitas dan Jemiskinan, FKB Lirik Poaisi Ketua Komisi B dan Waka Komisi E

Alasan Disparitas dan Jemiskinan, FKB Lirik Posisi Ketua Komisi B dan Waka Komisi E

Dengan alasan disparitas wilayah dan angka kemiskininan masih tinggi menjadi alasan mengapa FKB sebagai pemilik suara tertinggi setelah FPDIP mengincar kursi Ketua Komisi B dan Wakil Ketua Komisi E. Padahal sebelumnya selama dua perode  FKB menduduki posisi Ketua Kmisi C.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah menegaskan jika alasan PKB  memilih Ketua Komisi B dan Wakil Ketua Komisi E dengan alasan karena persoalan utama Jawa Timur  adalah disparitas dan  kemiskinan. Selain itu Pendidikan Kesehatan serta tindakan kekerasan/ diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di Jawa Timur.

"Sesuai dengan salah satu  program PKB hasil muktamar Bali, memperkuat ekonomi kerakyatan sangat pas kalau PKB milih Komisi B,"tegas wanita ayu ini.     

Ditambahkannya, jika UMKM juga menjadi pertimbangan   bagaimana bisanya umkm yang menjdi icon jatim lebih diperkuat lagi baik melalui system market (digitalisasi) maupun kemudahan modal bunga lunak serta mempermudah pangsa pasar.

"Pun juga dengan sektor primer pertanian dan perikanan yang membutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang lebih luas. Termasuk kemudahan modal  dengan bunga lunak yang sudah kita punya (loan agreement) lebih diperkuat lagi,"tambah Anik yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini.

Selain itu, pola pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan. Dimana selama ini masih berkutat pada daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi.

"Hal lain yang tak kalah penting karena PKB adalah wadah aspirasi warga NU. Sekolah-sekolah swasta mayoritas dominasi milik ma'arif (NU).PKB punya kewajiban untuk mengawal keseimbangan alokasi anggaran Negri-swasta harus seimbang (utamanya Madrasah Aliyah) hrs mendapatkan perlakuan yang sama. Karena swasta sama-sama mempunyai kontribusi besar bagi bangsa n negara untuk mencetak kader cerdas anak bangsa," ujarnya.

Begitupun dengan pelayanan dan pengelolaan kesehatan yang masih amburadul, seperti akhir-akhir ini BPJS akan naik 2 kali lipat, PKB perlu  mengawal untuk menolak kebijakan itu, karena pelayananya saja belum diperbaiki, masak tarif sdh naik 100% ?.      

"Harusnya pemerintah yang intervensi melalui subsidi diperbesar, karena kesehatan merupakan pelayanan sosial dasar. Begitu juga diskriminasi n kejahatan seksual jatim masih tinggi, shg PKB harus mengawal kebijakan terkait itu. Salah satunya mempercepqt penyelsaian pro-kontra RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual),"aku Ketua Perempuan PKB Jatim ini.