Lelang Seragam Gratis Gagal, DPRD Jatim Tuding Biro AP Pemprov. Jatim Teledor

Lelang Seragam Gratis Gagal, DPRD Jatim Tuding Biro AP Pemprov. Jatim Teledor

Batal lelang pengadaan seragam gratis untuk SMA dan SMK di lingkungan Pemprov. Jatim mendapat perhatian DPRD Jatim. Pihak Legislatif yang berkantor di Jalan Indrapura Surabaya tersebut secara terang-terangan menuding Biro Administrasi Pembangunan (AP) gagal menjalankan tugasnya sebagai leading sector lelang di Jawa Timur.

“Pengadaan lelang kan di ULP (Unit LayananPengadaan) yang merupakan salah satu bagian dari Biro AP.  Dimana seluruh lelang yang pelaksananya mereka, termasuk seragam untuk SMA/SMK di Jawa Timur. Mereka gagal menggelar lelang seragam gratis,”ungkap anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Mathur Husyairi di Surabaya, Sabtu (14/9/2019).

Bahkan, Mathur mengatakan dalam gagalnya pengadaan seragam gratis tersebut, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tak bisa disalahkan.” Jelas sekali yang salah itu pelaksana lelang yaitu Biro AP Pemprov Jatim dan kami nilai mereka teledor dalam menjalankan lelang seragam gratis tersebut,”ujarnya

Diungkapkan politisi asal PBB (Partai Bulan Bintang) ini, dirinya melihat ULP yang dikelola biro AP kurang professional dalam penyelenggaraan lelang seragam gratis.” Kok bisa gagal, kenapa gagal kan kalau mereka professional  dan pengalaman urusan lelang tentunya sudah bisa membaca aturannya atau mekanismenya agar tidak gagal. Kok sekarang kalau gagal terus bagaimana kelanjutan dan tanggungjawabnya. Bahkan saya melihat terkesan akan meloloskan pihak-pihak tertentu,”sambung pria asal Bangkalan Madura ini.

Mathur menyayangkan dengan gagalnya pengadaan seragam gratis tersebut, akan mengganggu program tistas(Pendidikan Gratis Berkualitas) yang dicanangkan oleh gubernur Khofifah.

“ Seragam merupakan salah satu komponen dari dunia Pendidikan. Otomatis jika gagal tentunya ketersediaan seragam gratis tak terpenuhi. Kami berharap Gubernur Jatim Khofifah segera mengevaluasi kinerja biro AP selaku pelaksana lelang milik Pemprov Jatim,”tandasnya