Belajar Dari Ambruknya SDN Gentong, DPRD Jatim Himbau Sekolah Tidak Gunakan Gavalum Lebar
Belajar Dari Ambruknya SDN Gentong, DPRD Jatim Himbau Sekolah Tidak Gunakan Gavalum Lebar
Belajar Dari Ambruknya SDN Gentong, DPRD Jatim Himbau Sekolah Tidak Gunakan Gavalum Lebar
Ambruknya sekolah SDN Gentong, Pasuruan yang menyebabkan siswa tewas dan trauma, tampaknya membuat Anggota DPRD Jatim untuk lebih berpikir tentang membuat anak-anak nyaman bersekolah.
Komisi D DPRD Jatim menghimbau agar tidak menggunakan rangka gavalum lebar dalam pembangunan atap gedung yang diperuntukkan bagi fasilitas umum misalnya sekolah dan lainnya. Pasalnya berdasarkan beberapa kasus peristiwa ambruknya atap Gedung, rata-rata menggunakan atap gavalum lebar. “Banyaknya peristiwa kasus atap ambruk itu karena atapnya menggunakan gavalum lebar. Ini kelemahannya karena tak menggunakan tiang penyangga sehingga ketika ada yang memanjat atapnya sangat berisiko ambruk,” Kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Edy Paripurna di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Politisi asal PDIP tersebut mengatakan pihaknya berharap sebagai antisipasi pencegahan terhadap atap ambruk pasca peristiwa di SDN Gentong Pasuruan yang menelan korban jiwa, pihaknya berharap Pemprov segera turun tangan untuk melakukan renovasi sekolah yang ada di Jatim. “Kalau tak ada anggaran, bisa menggunakan dana tak terduga dana untuk bencana. Karena ini bisa sebagai masuk bencana social. Yang penting jika ditemukan sekolah menggunakan atap gavalum lebar, ia menghimbau untuk diganti,”Lanjutnya
Sekedar diketahui, Atap yang menaungi empat ruang kelas di SDN Gentong, Kota Pasuruan ambruk saat proses belajar mengajar, Selasa (5/11) sekitar pukul 08.15 Wib. Beruntung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga sangat peduli terhadap korban meninggal dunia dan juga korban selamat dengan mengalami luka dan menderita trauma psikologis.
Sementara itu, Anggota DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana juga menyoroti tentang keluarnya surat Kemendagri agar APBD digunakan untuk membayar keterlambatan pembayaran BPJS ke rumah sakit daerah mendapat perhatian Komisi E DPRD Jatim. “Harus ada evaluasi secara menyeluruh mulai dipusat sampai daerah,” Kata Ketua Komisi E DPRD Jatim ini










