Komisi D Mendesak Pemerintah Pusat Kembalikan Pengelolaan Jembatan Timbang ke Pemprov. Jatim

Komisi D Mendesak Pemerintah Pusat Kembalikan Pengelolaan Jembatan Timbang ke Pemprov. Jatim

Komisi D DPRD Jatim mendesak Pemerintah Pusat agar  pengelolaan jembatan timbang menyerahkan kembali ke Pemprov Jatim, meski di dalam aturannya jika itu urusan pusat. Mengingat kondisi jalan di Jatim banyak yang rusak akibat banyak kendaraan yang melebihi tonase dengan bebas lewat jalan di Jatim karena tidak berfungsinya jembatan timbang.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Mohammad Ashari mengakui jika banyak sekali ruas jalan yang ada diwilayah Jatim yang rusak.  Menyusul tidak berfungsinya jembatan timbang, mengingat ada aturan untuk pengelolaan jembatan timbang ada di pusat.

"Memang persoalan jembatan timbang hingga kini belum selesai. Bahkan saat itu Pakde Karwo pernah bertemu dengan Menhub agar dikembalikan ke Pemprov Jatim. Namun hingga ini belum ada keputusan, "tugas politisi yang dulunya pengusaha ini Kamis (5/12).

Ditambahkannya, soal jembatan timbang selayaknya pemerintah pusat menyerahkan kembali pengelolaanya ke Jatim. Dengan begitu keberadaanya tidak mubazir. Karena untuk membangun satu jembatan timbang butuh dana ratusan juta rupiah dari APBD. Dana tersebut diantaranya untuk pengadaan komputerise, lahan dan tenaga di jembatan timbang.

Disisi lain, ungkap Ashari jika nantinya pengelolaan jembatang timbang diserahkan kembali Pemprov Jatim, maka harus disediakan gudang penyimpanan untuk barang-barang yang diturunkan   dari mobil angkutan yang overload. Selain itu harus  ada pengawasan ketat terkait kabar maraknya pungli disana 

"Untuk meminimalisir adanya praktek korupsi, maka Dishub harus menyediakan gudang penyimpanan untuk menampung barang-barang yang diturunkan dari mobil angkutan yang overload. Dengan begitu selain pemprov mendapatkan PAD, jalan-jalan di Jatim terhindar dari kerusakan,"papar Ashari yang asli Bangkalan ini