Pemerintah Diminta Bijak dalam Impor Garam

Pemerintah Diminta Bijak Dalam Impor Garam

Maraknya impor garam menjadi salah satu penyebab  garam lokal tidak terserap di pasaran. Akibatnya, banyak petani garam yang hidupnya terpuruk. Sementara keberadaan PT Gara tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Karenya para petani meminta pusat lebih bijak dalam impor garam.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi mengakui jika tidak sinerginya antar kementrian yaitu Kementrian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementrian Perikanan dan Kelautan mengakbatkan impor garam menumpuk dan tentunya petani garam yang dirugikan. Kedepan seharusnya ada ketegasan dari pusat terkait impor garam.

"Yang pasti setelah kami menghadap Kementrian, dimana petani garam di Jatim diberikan kelonggaran untuk produksi 1,5 juta ton pertahun. Atau selisih sekitar 700 ribu dari tuntutan para petani yang minta 2,2 juta ton pertahun, "tegas Politikus asal PKB, Jumat (20/12/2019).

Disisi lain, juga pemerintah  harus tegas dalam penataan regulssi yang diberikan ke PT Garam selsku BUMN. Mengingat PT Garam juga memiliki kewajiban menghasilkan garam sendiri. Hal ini mengakibatkan pembelian garam petani tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Diakui Aliyadi, jika kualitas garam petani tidak sebagus garam impor. Ini karena garam petani masih menggunakan cara tradisional. Bila menggunakan sistem membran, anggaran di APBD Jatim tidak mencukupi.

"Tapi kami tetap berusaha mrmbantu petani garam agar produksinya terserap di pasaran. Diantaranya memberikan penyuluhan agar hasil garam lokal dapat bersaing dengan yang impor. Disisi lain harus ada aturan yang tegas soal impor garam,"harapnya.

Ditambahkannya, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam permasalahan impor garam. Ini karena produksi garam lokal sangat berlimpah. Baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri