Pimpinan DPRD Jatim Sepakat Terapkan Omnibus Law

Pimpinan DPRD Jatim Sepakat Terapkan Omnibus Law

Pimpinan DPRD Jatim sepakat dengan penerapan omnibus law oleh eksekutif. Respon tersebut diwujudkan dengan menginvetarisasi peraturan daerah (perda) yang dianggap tumpang tindih. 

Wakil Ketua DPRD Jatim yang baru saja dilantik ini mengatakan inventarisasi perda-perda yang dianggap sudah tidak relevan ini sudah berlangsung di masing-masing komisi. Bahkan ia meminta masing-masing komisi menelusuri sesuai bidang dan inisiasinya. "Perda yang tumpang tindih nantinya akan dikelompokkan dan ditindaklanjuti dengan mengkaji ulang," ujarnya, Rabu (15/1/2020).

Anik menyebutkan pada tahun 2019 lalu,  dari kajian komisi A DPRD Jatim ada sekitar 50 Perda yang tidak sinkron dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang baru saja disahkan, sehingga harus dilakukan evaluasi untuk direvitalisasi. Namun menurutnya jika ditotal seluruh komisi ada ratusan perda yang harus dikaji ulang. "Penelusuran yang harus dikaji ulang ini didasarkan beberapa indikasi. Antara lain beberapa peraturan yang membahas satu persoalan. Baik yang motivasinya sama atau bahkan bertentangan. Perda yang seperti itu bisa disatukan atau bahkan dihapus dan diganti perda yang baru," ujar Anik.

Indikasi kedua, lanjut Politisi PKB ini adalah perda yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. Menurutnya kalau ada perda yang tidak ada pergubnya, perda tersebut seperti kertas ompong. "Sebenarnya, penelusuran regulasi merupakan program turunan dari pemerintah pusat. Ada beberapa target yang dikejar. Salah satunya memudahkan investasi masuk. Selain itu agar penyerapan APBD dan pembangunan di Jatim bisa lebih optimal," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyiapkan omnibus law untuk merevisi perda yang menghambat. Selain itu ia juga telah melakukan koordinasi dengan DPRD Jatim. "Kami belum bisa memastikan jumlah perda yang akan masuk dalam omnibus law, tapi sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain berkaitan dengan perizinan. Tapi kami masih menunggu omnibus law dari pusat," pungkasnya