DPRD Jatim Minta Pemerintah Segera Terbitkan Penetapan Tarif Penyeberangan

DPRD  Jatim Minta Pemerintah Segera Terbitkan Penetapan Tarif Penyeberangan

Anggota Komisi D DPRD Jatim Satib berharap pemerintah segera mengeluarkan penetapan tarif penyeberangan  ferry di Indonesia termasuk di Jawa Timur yang hingga saat ini masih belum turun kajiannya di Kemenko Maritim dan Investasi (Marves).

Sebelumnya  Kementerian Perhubungan dan Kemenko  Maritim dan Investasi (Marves) dinilai saling lempar tanggung jawab soal tarif angkutan penyeberangan sehingga tak kunjung ditetapkan meskipun sudah dibahas selama 1,5 tahun lebih. Dampak dari molornya pembahasan penetapan tersebut,jalur penyeberangan di Indonesia salah satunya di Jatim terancam berhenti beroperasi.

“Kami mendengar sampai saat ini belum turun. Kabarnya sudah di bahas di Marves selama 1,5 tahun. Oleh sebab itu, kami mendorong agar segera diterbitkan penetapannya,”ungkapnya saat dikonfirmasi dikantornya, Senin (27/1/2020).

Dikatakan politisi asal Partai Gerindra ini,para pengusaha penyeberangan   Ferry di Jawa Timur sangat resah karena tak kunjung turun penetapan tersebut.

“kenaikan tarif penyeberangan sebenarnyanya dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap harga barang, yakni sekitar 0,15%. Artinya, barang seharga Rp10.000 per kg kemungkinan naik Rp15 per kg apabila tarif dinaikkan sekaligus,”jelas politisi asal Jember ini.

Pria yang menggemari olahraga golf ini menambahkan, meski kenaikan tersebut relative kecil, namun hal tersebut berdampak bagi kelangsungan usaha penyeberangan serta menjamin keselamatan nyawa dan barang publik.

Satib menambahkan,percepatan turunnya penetapan tarif penyeberangan tersebut, untuk mendukung realisasi Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.” Tentunya kalau segera turun, Omnibus Law yang diharapkan presiden Jokowi akan berjalan dengan baik, “tutupnya