gerbang baru nusantara

Komisi E DPRD Jatim Dukung Penuh PON NKRI XX / 2020 Papua

Komisi E DPRD Jatim Dukung Penuh PON NKRI XX / 2020 Papua

Rofik Hardian
Senin, 27 Januari 2020
Bagikan img img img img

Komisi E DPRD Jatim  Dukung Penuh PON  NKRI XX / 2020  Papua  

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Artono mendukung penuh jika tuan rumah PON XX/2020 tidak hanya diadakan di Papua. Menurut Politisi PKS itu, pelaksanaan PON di dua tempat lebih baik dibanding mencoret cabang olahraga yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Pemprov.

“Kami usahakan boleh tidak cabang olahraga (cabor) yang tidak dipertandingkan di sana (Papua) dipertandingkan di tempat lain,” ujar Artono,  Sabtu ( 25/1).

Informasi yang diperoleh dari  13  cabang olahraga  bakal dicoret pada PON XX/2020 mendatang. Belum ada keputusan resmi dari PB PON terkait penghapusan itu. 

Namun data yang didapat sementara, ke 13 cabor antara lain bowling, arum jeram, balap sepeda, ski air, brigde, woodball, gateball, golf, soft tenis, tenis meja, dansa dan pentaque. Dari cabor itu Jawa Timur  berpotensi kehilangan 36 medali. 

Saat ini muncul wacana tuan rumah bersama untuk PON XX/2020. Nama yang mencuat sebagai pendamping Papua adalah Jatim. Provinsi sisi Timur Pulau Jawa itu akan diproyeksikan mempertandingkan cabor yang rencananya dihapus. 

KONI dan Pemprov Jatim sudah menyatakan kesiapannya jika hal itu direalisasikan. Tidak ada pembangunan veneu baru, hanya butuh renovasi. 

Jatim sendiri memang tengah getol menyiapkan diri sebagai tuan rumah. Selain mempertahankan 36 medali agar tak hilang, tampaknya anggaran untuk PON sudah terlanjur besar yang dikeluarkan. 

Artono menyebut sekali PON, pemerintah menyuntikkan Rp 700 milliar. Kalaupun ada pemangkasan dari 50 cabor menjadi 13, akan ada SiLPA yang harus dikembalikan ke kas negara. 

“Sekarang ini sudah dianggarkan Rp 470 milliar masihan. Sisanya akan kami coba di PAK,” kata Artono. 

Sementara itu Ketua KONI Jawa Timur Erlangga Satriagung mengaku belum bisa banyak berkomentar perihal dicoretnya 13 cabor di PON XX/2020. Pasalnya, peraturan pemerintah yang memutuskan jumlah cabor juga belum keluar. 

Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa penghapusan cabor tersebut bisa berdampak pada pembinaan. “Mereka para atlet ini sudah latihan selama tiga tahun, anggaran juga sudah dikeluarkan cukup banyak untuk pemusatan latihan,” pungkasnya

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu