4.159 Napi Asimilasi Ikut Terdampak Covid-19

4.159 Napi Asimilasi Ikut Terdampak Covid-19

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM memberikan asimilasi terhadap narapidana karena Covid-19 menjadi sorotan lembaga dewan Jatim.

DPRD Jatim menilai, napi yang mendapat asimilasi juga menjadi terdampak Corona. Sebab mereka diluar penjara juga kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup. Mengantisipasi adanya kejahatan, Komisi A DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim memberikan bantuan pada  4.159 narapidana di Jawa Timur  yang mendapat asimilasi. Hal ini terungkap, saat Komisi A (Pemerintahan dan Hukum) melakukan hearing dengan Sekdaprov Jatim, Rabu (22/4) di gedung DPRD Jawa Timur.

Ahmad Firdaus Febrianto anggota Fraksi Gerindra menegaskan, dari data yang dimiliki ternyata anggaran dana bantuan hidup korban Covid-19 berpotensi dobel anggaran. Hal ini, karena program pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota belum terkoordinasi secara jelas.

"Termasuk napi yang mendapat asimilasi. Mereka ini juga terdampak Covid-19," tutur Ahmad Firdaus Febrianto.

Anggota Komisi A ini juga berharap agar Pemprov Jatim segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan Kabupaten/Kota. "Anggaran yang disiapkan harus tepat sasaran," tambah Ahmad Firdaus Febrianto.

Dari data Komisi A, terdapat 4.159 narapidana yang mendapat pembebasan atau asimilasi, dari total 38.220 narapidana. Narapidana ini juga berpotensi melakukan kejahatan lagi. Karena perhatian pemerintah masih lemah. Sebab dari Rp 2,3 triliun anggaran yang disiapkan APBD Jawa Timur, diperuntukkan untuk kuratif (pengadaan alat kesehatan) dan promotir (persiapan sarana prasarana). "Hanya Rp 990 miliar untuk warga terdampak. Sementara 2,3 triliun lainnya digunakan untuk kuratif dan promotif," tegas dia.

Karena itu, Komisi A mengusulkan agar 4.159 yang mendapat asimilasi juga diberikan hak yang sama sebagai  terdampak Corona