Komisi E Pertanyakan Pencairan Bantuan Masyarakat Terdampak Covid-19

Komisi E Pertanyakan Pencairan Bantuan Masyarakat Terdampak Covid-19

Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan pencairan bantuan masyarakat di Jawa Timur yang sampai saat ini banyak yang belum cair. Sementara dengan kondisi saat ini, bantuan sangat dibutuhkan masyarakat.

Terkait masalah ini, Komisi E memanggil pihak Pemprov khususnya Dinsos dan BPBD Jatim yang menangani soal bantuan masyarakat di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi E, Artono mengatakan pihaknya menilai pemerintah provinsi kurang intens koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Hal inilah yang dinilai menjadi penyebab terlambatnya bantuan dari Pemprov Ke masyarakat.

“Seharusnya Pemprov dalam hal ini BPBD Jatim harus pro aktif koordinasi dengan Pemko dan Pemkab setempat sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang menyebabkan tidak singkronnya data yang ada di lapangan,” tegas Politisi PKS ini.

Dia menandaskan bahwa bantuan tersebut sangat ditunggu masyarakat akibat dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut. Dampak bencana non alam pandemi virus covid -19 sangat dirasakan semua kalangan sehingga semua masyarakat merasakan dampak dari pandemi wabah corona ini.

Disatu sisi Provinsi Jawa Timur menetapkan wilayah Jatim di beberapa wilayahnya PSBB. Sehingga segala aktifitas masyarakat mulai di batasi dan konsekuensinya pemerintah harus memberikan bantuan yang bersifat tunai maupun non tunai ( paket sembako). Namun hingga beberapa hari PSBB berlaku masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. 

Sementara itu Kepala BPBD Jatim Subhan menampik kalau pihak pemprov lemot atau lambat dalam penyaluran anggaran akibat dampak covid-19 tersebut.  Menurutnya hingga kini bantuan dari pemerintah provinsi belum sampai ke tangan warga Jatim di karenakan pihak Pemkot maupun Pemkab belum menyerahkan rekening terkait penyaluran anggaran bagi masyarakat yang ada di wilayah masing – masing.

“Hari ini Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi lewat Daring terhadap Pemkot dan Pemkab di seluruh wilayah Jatim untuk mempertanyakan kenapa kok belum menyetorkan nomor rekening supaya sesegera mungkin Pemprov Jatim memberikan anggaran sebesar Rp 450 Milyar untuk di bagikan di 38 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur akibat Dampak Pandemi wabah corona ini,” kata  Subhan