DPRD Jatim Minta Pemprov Sosialisasi Penyaluran Dana JPS Covid-19 Di Daerah

DPRD Jatim Minta Pemprov Sosialisasi Penyaluran Dana JPS Covid-19 Di Daerah

Dewan Jatim berharap adanya sosialisasi dalam penyaluran dana JPS (Jaring Pengaman Sosial) Covid-19 di Jatim. Menurut Anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Firdaus dari monitoring di lapangan sosialisasi kurang maksimal.

“Dari hasil monitoring kami di lapangan ditemukan kurangnya sosialisasi kalau Pemprov Jatim sudah menyalurkan bantuan JPS kepada masyarakat melalui pemda setempat. Kami ingatkan ke Pemprov ini dana besar lho. Besarannya dana untuk JPS itu Rp 450 M. Jangan main-main penggunaannya. Bisa saja, JPS yang sudah disalurkan bisa diklaim pihak lain. Padahal itu bantuan dari Pemprov,”jelas anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Firdaus di Surabaya, Jumat (29/5/2020).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan dari data yang masuk, baru 20 kabupaten/kota yang sudah menerima bantuan tersebut.” Besarannya juga  variative sesuai dengan data KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang disodorkan oleh Dinas Sosial,”sambung pria asal Lamongan.

Firdaus mengungkapkan bahwa saat ini telah berkembang kalau besarannya tidak sama masing-masing daerag disesuaikan sebagai ucapan terima kasih gubernur karena di daerah tersebut saat Pilgub pasangan Khofifah-Emil mendulang suara.

“Untuk menepis itu harus ada transparansi dari Pemprov kalau hal tersebut tidak benar. Tapi selama ini tak ada penjelasannya dan tiba-tiba langsung memberikan bantuannya tersebut ke rekening daerah,”jelasnya

 Tak hanya itu, dalam JPS tersebut, kata pria asal Lamongan ini, ditemukan juga anggaran cadangan Jatim sebesar Rp 57 M digunakan untuk memberikan bantuan kepada 95 ribu KPM.” Kami mempertanyakan cadangan Jatim ini akan digunakan untuk apa. Apakah untuk radar bansos (bantuan sosial) atau untuk yang lain. Sampai saat ini Pemprov Jatim belum menjelaskannya kepada kami,”jelas mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini.

Paling tidak, kata Firdaus, pihaknya butuh juga transparansi dari radar bansos untuk Jabodetabek sekitar 1900 KPM dan rencananya ke depan akan dilakukan di Bali.

“Kami ingin mengetahui soal pos dana tersebut yang diberikan untuk ini. Selama ini Pemprov tak transparan soal ini. Apakah itu dana sudah ditentukan di dana Rp 450 M tersebut atau masih ada dana lain,”jelasnya.