Pandemi Covid-19 Masih Tinggi,DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Buka Kegiatan Belajar Siswa Di Sekolah
Pandemi Covid-19 Masih Tinggi,DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Buka Kegiatan Belajar Siswa Di Sekolah
Pandemi Covid-19 Masih Tinggi,DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Buka Kegiatan Belajar Siswa Di Sekolah
DPRD Jatim berharap pemerintah khususnya Pemprov Jatim untuk menunda kembali rencana membuka kembali sekolah setelah libur panjang terdampak Covid-19. Rencananya akan dibuka kembali pada tanggal 13 Juli nanti.
Melalui Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakan wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19 sebagai ketergesaan yang berbahaya.jika wacana ini dipaksakan justru akan menjadi pertaruhan besar bagi keselamatan generasi penerus bangsa di masa depan.kebijakan ini harus ditunda.
"Pembukaan sekolah di saat pandemi sama saja dengan mempertaruhkan nyawa generasi penerus bangsa. Kita tahu hingga kini transmisi Covid-19 belum terkendali, kasus baru masih terus terjadi dan kurvanya juga masih belum melandai,”jelasnya di Surabaya, Senin (1/6/2020).
Dikatakan oleh Dwi pernyataan yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 18 Mei 2020 bahwa penularan Covid-19 kepada anak-anak Indonesia tergolong cukup tinggi.
“Berdasarkan keterangan IDAI diketahui bahwa 584 anak dinyatakan positif mengidap Covid-19 dan 14 anak di antaranya meninggal dunia. Sementara jumlah anak yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak PDP,”sambungnya.
Tak hanya itu,kata mantan Ketua Fraksi PKS DPRD kabupaten Malang ini membeberkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang menyampaikan bahwa hingga 28 Mei 2020, total anak-anak yang terpapar Covid-19 mencapai 5 persen dari total kasus yang dilaporkan ke pemerintah.
"Kasus kematian anak Indonesia karena Covid-19 paling tinggi se-Asia. Jika tidak menyiapkan seluruh faktor pendukungnya, maka sekolah dapat menjadi mata rantai baru penularan Covid-19. Kita perlu pikirkan bagaimana cara anak berangkat ke sekolah, bagaimana anak berinteraksi dengan sesamanya dan para guru, bagaimana faktor kebersihan sarana dan prasarana sekolah
Berapa sekolah kita yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara 80 persen lebih lainnya tidak siap,”lanjutnya.
Diungkapkan oleh Dwi,pembukaan sekolah saat ini berbahaya dan penuh pertaruhan, bahkan banyak orangtua yang khawatir jika pembukaan sekolah tetap dipaksakan,”terangnya.
Jika nekat dibuka, kata Dwi,Gubernur dan walikota, bupati harus siap di tuntut jika ada kasus Baru di sekolahan atau pesantren di tengah pamdemi masih naik.
“Sekolah pada hakekatnya nggak ada masalah study at home juga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi..tinggal metode pengajaran nya aja di rubah,”tutupnya.
Sekedar diketahui, saat pandemic Covid-19 yang masih tinggi, muncul wacana akan adanya kegiatan sekolah yang akan segera dimulai. Rencananya kegiatan belajar mengajar tersebut dengan menggunakan protokol Covid-19 akan berlangsung pada tahun ajaran 2020/2021 yang akan dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang










