Anik Maslachah New Normal harus Dibarengi Kesadaran Lakukan Protokol Kesehatan

Anik Maslachah : New Normal harus Dibarengi Kesadaran Lakukan Protokol Kesehatan    

Promosi new normal di sejumlah Negara berubah jadi mimpi buruk karena dilakukan sebelum virus corona bisa dikendalikan. Para ahli kesehatan pun mengingatkan agar sebuah negara harus menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pelonggaran atas pembatasan sosial di masa pandemi.

Menurut Presiden Ahlina Institute, Tifauzia Tyassuma, misalnya, tidak ada satupun Negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu. Dia mewanti-wanti, promosi new normal yang dibuat pemerintah Indonesia bisa jadi bumerang karena bisa memperburuk, bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi itu sendiri. 
“Negara-negara yang telah menerapkan new normal itu semua gagal. Sebut saja mana negara yang menerapkan new normal dan berhasil? Nggak ada satupun. Kalau kita bilang Vietnam, dari awal mereka melakukan langkah intervensi kesehatan mereka luar biasa bagus. Karena itu jumlah mortalitas mereka sangat kecil. Kenapa? Karena dari awal intervensi mereka tepat. Begitu juga dengan Malaysia,” kata Tifauzia.

“Kita lihat saja nanti sekian bulan, ekonomi kita ambruk, kesehatan tambah terpuruk. Itu sudah pasti kalau langkah yang diambil pemerintah seperti ini,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslachah mengungkapkan fakta, terkait pemberitaan di berbagai media luar negeri yang menyinggung program New Normal yang akan dilakukan di negara Indonesia. 

 "Kalau melihat berita ini, maka transisi new normal ini tidak bisa disepelehkan. Maka butuh 
Pemahaman yang sama, bahwa ini adalah masa transisi, belum normal, dimana perlu mindset dan perilaku baru untuk tetap selalu cuci tangan, bermasker dan jaga jarak dimanapun dan dengan siapapun sampai melihat kajian  epidemiologi benar-benar  dibawah 1% dl waktu 14 hari," terang Anik. 

"Menginstensifkan kampung-kampung /desa tangguh , dimana penjagaan dan protek kesiagaan bertumpuh pada kelompok yang lebih kecil yaitu kampung/dusun/desa," tandasnya.

Politisi besutan PKB ini menuturkan lebih lanjut tentang dibukanya aktifitas usaha dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan

"Program-program  pemerintah yang berbasis padat karya tunai harus segera realisasi. Pembagian sosial savety net harus benar-benar  melaksanakan protokol kesehatan, karena masih banyak yang dijumpai diundang di satu tempat dengan berkerumunan," tambahnya.

"Sangsi administrasi tetap harus ditegakkan, sebagai shock terapy sekaligus penyadaran diri untuk patuh. Pemerintah Pusat dan Daerah harus hadir menfasilitasi kebutuhan protokol kesehatan,"  pungkasnya.