DPRD Jatim Dorong Lockdown Skala Lokal

DPRD Jatim Dorong Lockdown Skala Lokal

Dorongan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jawa Timur agar Surabaya Raya kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bakal membawa dampak yang besar bagi wilayah yang sudah disiplin mematuhi protocol kesehatan.

Anggota DPRD Jatim, Agus Dono Wibiwanto mengatakan, jika Surabaya Raya menerapkan PSBB lagi, maka sebaiknya hanya ditujukan ke wilayah yang hanya zona merah. Bukan diterapkan secara menyeluruh.

Agus melihat wilayah Surabaya Raya ada yang zona hijau dan masyarakatnya sangat disiplin menjalankan perilaku sesuai protocol kesehatan. Perekonomian di wilayah zona hijau ini sudah berjalan seperti biasanya.

“Lockdown kawasan tertentu saja. Kalau kawasan hijau, atau sudah kuning, protokol kesehatan sudah dijalankan, perekonomian bergerak  maka harus dilanjutkan (tak di PSBB),” pintanya.

Politisi asal Demokrat itu menegaskan, kalau memang Surabaya Raya PSBB lagi, sebaiknya Pemda tidak mengkait-kaitkan wilayah yang sudah taat dan disiplin. Sistem yang sudah tertata dan dijalankan akan rusak, hanya disebabkan wilayah dekatnya tidak taat aturan.

“Kalau sudah ada wilayah yang taat jangan dikait-kaitkan. Nanti sistem yang sudah tertata akan buyar lagi. Jadi sebenarnya taat dan tertib, tapi gara-gara tetatngganya  tidak taat ikut kena imbasnya. Bener-bener bijak lha. Pemda dan provinsi karena yang lebih tau,” tuturnya.

PSBB tidak perlu dilakukan secara luas. Tetapi bisa dilakukan pembatasan secara local terhadap wilayah yang dianggap parah terhadap sebaran covid-19. Pemda harus berani memberikan tindakan tegas agar masyarakat sadar bahwa yang dilakukannya berdampak kepada orang banyak.  Budaya lokal harus dibenahi terlebih dahulu. Mereka yang tidak taat aturan akan menerima konsekuensi yakni satu wilayah harus dilockdown.

Agus menerangkan, penambahan angka covid-19 yang setiap hari diupdate setiap hari oleh Pemprov Jatim tidak bisa menjadi tolak ukur semua masyarakat harus di rumah karena perekonomian harus berjalan. Maka masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah harus  melaksanakan kehidupan sesuai protokol kesehatan.

Pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tempat cuci tangan, sabun dan masker. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang menggerakkan perekonomiannya. Jika tidak segera diselamatkan, ekonomi secara utuh akan merosot tajam.  Pemerintah juga harus membantu dengan mensubsidi perekonomian.

“Karena saat ini perekonomian warga sudah kebingungan dan ketakutan. Kalangan menengah keatas saja sudah bosan di rumah. Apalagi masyarakat yang harus berjibaku mencari nafkah untuk kehidupan,” tuturnya.

Sementara penyampaian update perkembangan pasien covid-19, Agus menilai bukan upaya untuk menakuti masyarakat. Tetapi untuk menyadarkan masyarakat bahwa pandemic covid-19 diperkirakan lama berakhirnya. Akibatnya pemerintah bisa membuat suatu ide kehidupan new normal.

“Sebenarnya ide new normal adalah berkonotasi nilai dan normal. Kita tidak bisa menghilangkan benar karena belum ada obatnya. Maka saat kita mengingatkan kondisi riilnya,” pungkasnya