FPPP Dukung penundaan Penggunaan Kartu Pra Kerja

FPPP Dukung penundaan Penggunaan Kartu Pra Kerja

FPPP Jatim mendukung penuh penundaan penggunaan kartu para kerja. Pasalnya dalam rekomendasi KPK jika kartu pra kerja dianggap tidak transparan dan cenderung merugikan keuangan negara.

Anggota FPPP Jatim, Zainiye menegaskan belum kembalinya perekonomian bangsa dan Jatim khususnya, maka kartu pra kerja tidaklah menarik bagi masyarakat. Apalagi banyak perusahaan yang gulung tikar dan memPHK ribuan karyawan. Sebaliknya mereka butuh dan menunggu Bantuan  Langsung Tunai (!BLT sebesar Rp. 600 ribu/ bulan.

"Kalau Situbondo dapil saya perusahaan sangat sedikit dan masyarakat jelas lebih membutuhkan BLT. Begitupula dengan di Surabaya, meski banyak perusahaan namun banyak yang gulung tikar, sehingga kartu pra kerja tidak ada gunanya. Apalagi kabarnya untuk mengakses kartu pra kerja sangat sulit dan banyak persyaratannya,"tegas  Zainiye yang jugs mantan Wakil Ketua DPRD Kab. Situbondo ini, Rabu (8/7/2020) ini.

Disisi lain, penunjukan perusahaan yang menyediakan praktek kerja juga kurang transparan dan kabarnya dilakukan penunjukan langsung. Jelas ini sangat merugikan keuangan negara.

"Untuk itu saya setuju untuk ditunda pelaksanaannya sambil harus dilakukan perbaikan. Intinya kartu pra kerja yang berharap memberikan pelatihan kepada masyarakat yang akan masuk dunia kerja sesuai dengan harapan. Dan yang tak kalah pentingnya jangan sampai negara dirugikan,"lanjut wanita ayu ini  yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini. 

Seperti diketahui,  KPK, melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata secara resmi mengumumkan kepada publik hasil kajian atas sejumlah persoalan yang muncul dalam kartu prakerja.

Ada sejumlah persoalan krusial yang menjadi catatan KPK. Pertama, pelatihan daring dalam kartu prakerja disebut KPK tidak memiliki mekanisme kontrol dan berpotensi merugikan keuangan negara.   

Kedua, metode pelaksanaan program pelatihan secara daring dalam kartu prakerja berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.

Ketiga, lembaga pelatihan pada program itu dapat menerbitkan sertifi kat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang dipilih. Keempat, materi pelatihan yang memenuhi syarat dalam program kartu itu hanya 13% dari 1.895 pelatihan.

Kelima, sebagian besar materi pelatihan dalam program tersebut juga tersedia gratis di internet.

Keenam, mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam program tersebut tidak sesuai prosedur karena melalui penunjukan langsung.

Kita mencatat, hasil kajian KPK tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan yang selama ini mengemuka di ranah publik. Dalam beberapa hal, kita mencermati bahwa KPK secara kuantitatif dan kualitatif menginventarisasi pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara yang dapat timbul dari program yang telah berjalan itu,"tegasnya.

Catatan kritis KPK atas program kartu prakerja patut diapresiasi. Kita juga menghargai niat baik KPK dalam mencegah terjadinya kerugian negara dengan menyerahkan hasil kajian tersebut kepada pemerintah, khususnya Kemenko Bidang Perekonomian yang menjadi penanggung jawab program tersebut.

Karena itu, kita mendorong agar pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian, mempertimbangkan benar saran-saran dan masukan KPK yang merupakan hasil kajian mendalam atas program kartu prakerja.