Puluhan Mahasiswa PTS se Jatim Minta Disamakan Nasibnya dengan Mahasiswa PTN

Munculnya Permendikbud 25/2020 tentang pemotongan dan pembebasan uang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, bagi mahasiswa kuliah akhir tampaknya membuat iri mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dimana  puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se Jatim beberapa waktu lalu nglurug Kantor DPRD Jatim. Mereka mendesak Gubernur dan Ketua Dewan untuk menjembatani harapan para mahasiswa swasta agar disamakan dengan mahasiswa negeri.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan selama masa pendemi corona ini banyak mahasiswa swasta yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena terhalang dengan uang SPP atau uang kuliah tunggal   (UKT). Entah itu karena orangtuanya terPHK ataupun usahanya tutup. Mereka berharap bisa bertemu dengan Gubernur dan LL Dikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ) Wilayah VII untuk menyampaikan aspirasi mereka ini.

"Sayang harapan mereka tidak tersampaikan, karena Ketua Dewan dan Gubernur tidak hadir, yang ada hanya perwakilan dari LLDikti Wilayah VII, Prof Soeprapato dan saya sendiri sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim. Tapi karena ksmi tidak masuk dalam urusan perguruan tinggi, bisanya hanya menampung aspirasi mereka,"tegas politisi asal PKS, Selasa (21/7/2020).

Namun, jelas Artono dari diskusi tersebut dari LL Dikti Wilayah VII menjelskan jika  ada keringanan dari pemerintah sampai gratis UKT bagi mahasiswa PTS yang tidak mampu. Namun demikian hanya dibatasi hanya 27 ribu dqri total 230 ribu mahasiswa PTS yang ada di Jatim.
   
"Tentunya jumlah tersebut sangat kecil atau cuma 10 persen. Karena dengan pendemi seperti ini seharusnya ada kebijakan dari pemerintah. Paling tidak ada anggaran dari Pemprov Jatim bagi mahasiswa PTS yang orangtuanya terPHK. Mengingat Pemprov Jatim juga memberi bantuan bagi masyarakat yang terdampak berupa BST sebesa Rp600 ribu/bulan, yang dikhususkan bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat,"lanjut pria tang juga pengusaha ini.
   
Yang lebih memprihatinkan, tambah Artono saat akan memperjuangkan kesejahteraan khususnya pemotongan UKT atau keringanan selalu terintimidasi. Mereka berharap semua Rektor PTS dikumpulkan untuk mampu memberikan keringanan bagi mahasiswa tang tidak mampu. cty