Pemprov Jatim Siapkan Dagulir Rp.100 Miliar Untuk Pemulihan Ekonomi

 

"Pergub Dagulir ini sudah kita revisi sehingga memungkinkan libur cicilan di awal pada kredit baru. Sebab selama ini program restrukturisasi hutang pada yang sudah. Tapi kepada yang memerlukan modal baru khan belum ada jawaban. Nah dagulir inilah jawabannya," kata Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak di gedung DPRD Jatim, Kamis (23/7/2020).

 

Menurut Emil program Dagulir itu sudah berjalan. Bahkan di sektor perkebunan sudah ada yang dicairkan. "Platformnya yang kita siapkan sekitar Rp.100 miliar yang tersebar di beberapa dinas, seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas yang menangani bidang Agro," jelasnya.

 

Ia mengakui dagulir yang ada di beberapa OPD Pemprov Jatim sebagian ada yang jalan dan belum karena berproses. Sebab pihaknya juga ingin melihat celah bagi pelaku usaha (produsen) untuk mendapatkan income. 

 

"Kita melihat ada perkembangan yang mengembirakan dari sisi eksport walaupun ada penurunan tapi kecil. Bahkan defisit perdagangan luar negeri (eksport) kita lebih banyak di luar migas. Artinya non migas relatif baik jadi kita punya landasan optimisme mengenai kemampuan pelaku usaha untuk menlanjutkan roda usahanya dengan mengedepankan protokol kesehatan tentunya," beber Emil.     

 

Untuk bisa mendapakan Dagulir, ada dua cara yakni bisa melalui OPD terkait karena mereka memiliki binaan atau jemput bola. Atau melalui bank lalu bank mengkordinasikan dengan OPD terkait.

 

"Prioritas pertama adalah titik-titik aktivasi yang memiliki impact besar tapi sempat mandeg karena pandemi harapannya bisa direaktivasi. Hal ini bisa sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang penyalurannya melalui KUR," pungkas mantan Bupati Trenggalek ini.

 

Masih di tempat yang sama, anggota Komisi C DPRD Jatim mendukung jika program dagulir penyalurannya melalui Bank UMKM dengan skim subsidi bunga sehingga pelaku UMKM tidak terlalu keberatan membayar angsuran karena bunganya menjadi rendah.

 

"Kami berharap  pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 ini diutamakan bagi para pelaku UMKM karena selama ini UMKM dikenal cepat bangkit dan kredit macetnya (NPL) sangat rendah," kata politisi asal Partai Demokrat.

 

Kendati demikian, pihaknya juga mempertanyakan alokasi anggaran Rp.100 miliar untuk dagulir pemulihan ekonomi yang melibatkan OPD itu berasal dari anggaran OPD sendiri atau bagian dari anggaran percepatan penanganan covid-19.

 

"Kalau untuk pemulihan ekonomi hanya Rp.100 miliar ya kuranglah. Sebab total anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 khan Rp.2,3 triliun dan khusus untuk pemulihan ekonomi dialokasikan sekitar Rp.450 miliar," pungkas Agus Dono Wibawanto. (ud)