DPRD Jatim Pastikan Bantuan Rp1 Juta per Siswa untuk Cegah Putus Sekolah di 2025

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, Pemprov Jatim telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp1 juta untuk setiap siswa, sebagai upaya mencegah putus sekolah di kalangan pelajar SMA dan SMK.

“Dari APBD dibantu satu juta di P-APBD 2025,” ujar Rasiyo dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur, Senin (8/9/2025). Bantuan ini ditujukan bagi siswa yang menghadapi kendala finansial agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah dan kebutuhan belajar lainnya.

Program ini menyasar sekitar 8.000 siswa di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan total anggaran mencapai Rp8 miliar. Rasiyo menilai bantuan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meringankan beban keluarga dan menjaga agar anak-anak tetap berada di bangku sekolah.

“Makanya dibantu itu jangan sampai putus sekolah, saya kira luar biasa programnya itu. Selain meringankan beban keluarga, ini juga memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang layak,” tambahnya.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

“Yang jelas akan diberikan kepada murid. Kalau teknisnya tanya Dinas Pendidikan, kami di DPRD hanya mengatur soal anggaran, dan itu sudah disiapkan,” jelasnya.

Ia berharap, bantuan ini dapat tersalurkan secara efektif dan benar-benar dimanfaatkan untuk pendidikan.

Lebih lanjut, Rasiyo juga memberi pesan kepada orang tua dan siswa agar serius dalam menempuh pendidikan.

 “Awasi anaknya untuk belajar dengan baik, sungguh-sungguh jangan sampai terlibat hal-hal yang merugikan diri sendiri. Apalagi SMA dan SMK kan mau ke perguruan tinggi dan sebentar lagi ada tes akademik,” kata anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya tersebut.

Program bantuan pendidikan ini diharapkan dapat menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah di Jawa Timur. Menurut data terakhir, meskipun tingkat partisipasi sekolah di provinsi ini relatif tinggi, masih terdapat sejumlah kecamatan dan kabupaten yang belum mencapai target minimal cakupan pendidikan.

Bantuan ini, menurut Rasiyo, menjadi salah satu solusi konkret agar anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang sama untuk menggapai masa depan.

Dengan adanya program ini, Pemprov Jatim dan DPRD berharap kombinasi antara bantuan finansial dan pengawasan ketat akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan penurunan angka putus sekolah di wilayah Jawa Timur.