DPRD Jatim Dorong Kesetaraan BPOPP Sekolah Negeri-Swasta-SLB

Ketua Komisi E, DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan, pentingnya kesetaraan dalam pemberian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi sekolah negeri, swasta, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan signifikan antara bantuan yang diterima sekolah negeri dan swasta.

"Jadi kami berusaha terus supaya ada kesetaraan nilai BPOPP sekolah negeri dan swasta serta SLB, jadi tidak ada negeri lebih banyak daripada swasta," ujar Sri Untari, saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (13/9/2025).

Ia mengungkapkan, bahwa usulan kesetaraan BPOPP ini telah diterima oleh pihak eksekutif dalam pembahasan anggaran bersama. Namun, realisasi anggaran masih menghadapi kendala besar akibat menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur tahun ini.

Pada tahun 2024, PAD Jatim sempat mencapai Rp23 triliun. Namun kini, angkanya turun drastis menjadi hanya Rp17,4 triliun. "Kita kehilangan hampir Rp5 triliun akibat opsi kebijakan pajak," kata Untari.

Kondisi ini membuat alokasi BPOPP tidak bisa mencukupi kebutuhan operasional pendidikan untuk 12 bulan penuh. Tahun lalu, BPOPP sempat dianggarkan untuk 9 bulan, namun tahun ini hanya bisa mencukupi 8 bulan.

Meski demikian, DPRD tetap mengawal agar pembagian BPOPP tetap setara antara sekolah negeri dan swasta. Untari menyebut, hal ini penting agar tidak ada kecemburuan antara penyelenggara pendidikan.

"Kesamaan kebutuhan itu antara negeri dan swasta itu yo podo (sama)," kata Untari, menekankan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa.