Wara Sundari Minta MJC Dioptimalkan Tekan Pengangguran Terbuka

MJC Dinilai Belum Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta Pemerintah Provinsi mengoptimalkan program Millennial Job Center (MJC) guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

“Saya menilai program MJC belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim itu, Minggu (28/09/2025).

Menurutnya, meski dirancang sebagai platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, MJC masih memiliki sejumlah kelemahan.

(Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim: MJC Harus Dimaksimalkan untuk Tekan Tingkat Pengangguran).

Tantangan Program dan Data Pengangguran Jatim

Wara Sundari menilai program MJC saat ini masih lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan UMKM, tetapi belum menyasar sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang justru menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2025, TPT di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara dengan 894,5 ribu orang. Angka tersebut memang menurun dibanding Agustus 2024 yang tercatat 4,19 persen, tetapi tetap menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.

“Ingat, MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja yang bertujuan memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur,” tegasnya.

(Baca juga: DPRD Jatim Kritik MJC di Tengah Gelombang PHK).

Kesenjangan Akses dan Integrasi Program

Lebih lanjut, ia menyoroti jangkauan program MJC yang masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai. Sementara itu, pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh.

Selain itu, minimnya integrasi MJC dengan peta jalan ketenagakerjaan nasional dinilai menjadi problem serius. Sinkronisasi, menurutnya, sangat penting agar program tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.

“Program ini harus menyentuh lebih luas, terutama kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran. Tanpa itu, MJC sulit mencapai tujuan yang diharapkan,” tandasnya.